Bupati Sambari Janji Awasi Distribusi BPNT di Gresik

JawaPos.com - Sejauh ini belum ada kepastian kapan bantuan pangan nontunai (BPNT) jatah Agustus disalurkan kepada para keluarga penerima manfaat (KPM). Setelah mendapat sorotan dari berbagai pihak, Bupati Sambari Halim Radianto pun memberikan atensi khusus atas penyaluran bantuan sembako di masa pandemi Covid-19 tersebut.

Doktor lulusan Unair itu mengaku terus mengikuti informasi BPNT tersebut. Dari informasi yang didapat, Sambari pun tidak menampik apabila dalam penyaluran bantuan yang anggarannya bersumber dari Kemensos itu pasti ada beberapa persoalan di lapangan. Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan kroscek atas persoalan itu.

Sambari memastikan, pihaknya tidak akan membiarkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan dan berhak itu diselewengkan. ”Tentu kami tidak akan membiarkan apabila ada penyelewengan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan itu,” ujarnya saat ditemui di kantor bupati kemarin.

Seperti pernah diberitakan, penyaluran BPNT selama masa pandemi Covid-19 telah mendapat atensi dan evaluasi sejumlah kalangan. Baik dari Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Dinsos Gresik, Polda Jatim, hingga Polres Gresik. Bahkan, kabar dugaan penyelewengan distribusi sembako itu juga sampai ke telinga Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Dari hasil penelusuran tim Jawa Pos di wilayah Kecamatan Sidayu, nama bupati juga sempat dicatut-catut oknum supplier. Kesaksian itu disampaikan oleh salah seorang kepala desa. Bupati pun berjanji jajarannya akan berupaya untuk mengawasi sungguh-sungguh. ”Kami pastikan pemkab akan menyelesaikan persoalan ini,” tegas Sambari.

Sebelumnya, Plh Asisten I (bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat) Setda Gresik Tursilowanto Harijogi juga menegaskan, pihaknya sudah mendapat perintah langsung dari bupati tentang persoalan BPNT itu. Dia juga mulai melangkah menggali data kepada pihak-pihak yang bersangkutan. ”Kami akan terus mengawasi penyaluran bantuan ini,” katanya.

Sementara itu, sejumlah KPM ketika dihubungi mengaku sampai Kamis (13/8) belum mendapat kabar kapan penyaluran BPNT untuk jatah bulan ini mulai dilaksanakan. ”Belum ada pemberitahuan apa pun. Belum tahu pengambilannya kapan. Kalau bulan lalu (Juli, Red) kan molor sampai akhir bulan,” kata NF, warga asal Kecamatan Cerme.

• Baca Juga: Soal BPNT, Satreskrim Polres Gresik Panggil Semua Pihak

Pengakuan senada disampaikan AF, penerima BPNT dari Kecamatan Ujungpangkah. Sejauh ini, warga belum mendapat pemberitahuan kapan realisasi BPNT. Beberapa KPM di wilayah Bungah juga menyampaikan hal yang sama. ”Terakhir Juli lalu. Sekarang beberapa kebutuhan sudah habis,” kata AL, warga Bungah.

Selama masa pandemi Covid-19, ada 92.529 KPM di Kabupaten Gresik yang mendapat kucuran dana dari bank penyalur dengan nilai Rp 200 ribu per bulan. Sebelum pandemi, mereka hanya mendapat Rp 150 ribu. Namun, uang itu tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan ditransfer ke kartu keluarga sejahtera (KKS).

Dengan KKS tersebut, sesuai Permensos 20/2019, warga tinggal berbelanja bahan pangan dengan menggesekkan kartu tersebut di agen atau e-warong di desa setempat. Sembako yang dibeli sesuai kebutuhan. Faktanya, ternyata sembako sudah diberikan dalam bentuk kemasan atau paket. Itu pun dari hasil penelusuran tim Jawa Pos di sejumlah kecamatan, ada dugaan margin atau selisih harga Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu per paket.

Nah, hitungan selisih harga di setiap paket itu diduga mengalir ke sejumlah oknum. Jika diasumsikan dari setiap paket ada margin Rp 30 ribu saja, total yang terkumpul mencapai Rp 2,8 miliar. Namun, untuk memastikannya, menjadi tugas aparat. Yang jelas, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Gresik sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak yang terkait dengan BPNT.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=gM-qQL3J2C0