Perbaikan Gedung Sekolah di Sidoarjo yang Tidak Kunjung Tuntas

SEJAK 2016, pemkab dan DPRD Sidoarjo berupaya menuntaskan rehabilitasi ruang kelas yang rusak. Anggaran ratusan miliar rupiah digelontorkan. Hingga kini, ratusan sekolah yang rusak belum tertangani.

---

SAAT membahas APBD 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo mengungkap betapa banyak gedung sekolah yang rusak. Di jenjang SD, ada 229 ruang kelas yang rusak berat dan 264 unit rusak sedang. Di tingkat SMP, jumlah ruang kelas yang rusak berat mencapai 183 unit. Sebanyak 258 unit ruang kelas rusak sedang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Asrofi menjelaskan, sebagian besar perbaikan sekolah rusak di Sidoarjo dibiayai dengan dana daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri. Dari Kemendikbud, ada dana alokasi khusus (DAK) yang bersifat swakelola.

’’Sidoarjo dapat, tapi tidak banyak,’’ katanya. Rata-rata per tahun hanya dapat dana untuk perbaikan di lima sekolah. Setiap sekolah untuk dua atau tiga ruang. ’’Daerah lain yang banyak, terutama yang pendapatan asli daerahnya kecil,’’ terangnya. Selain itu tidak ada. Dana dari APBD paling besar. SD yang rusak cukup parah seperti SDN Karangbong tahun ini diperbaiki. Dananya juga dari daerah.

’’Itu sedang lelang infonya,’’ ujar mantan kepala dishub itu. Sebab, yang membangun dan merencanakan langsung adalah Dinas Perkim, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sidoarjo. ’’Kami yang ajukan. Perkim yang mengerjakan,’’ ucapnya.

Dikbud, lanjut dia, telah melaksanakan semua tanggung jawab. Misalnya, pendataan sekolah yang butuh perbaikan secara detail per kecamatan dan per sekolah. Bahkan, ada tim khusus dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang ikut pendataan. Mereka memerinci apa yang rusak.

Dia mengaku memahami semua dan ingin seluruh bangunan yang rusak segera diperbaiki. ’’Tapi, kami ya menyesuaikan. Bertahap,’’ katanya.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sulaksono, anggaran sekolah rusak memang besar. Setiap tahun bertambah. Namun, penetapan nominal anggaran bukan kewenangannya. ’’Data sekolah rusak dari dikbud. Kewenangan anggaran di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD, Red),’’ ucapnya.

Alumnus ITS itu menyatakan, baru dua tahun terakhir, instansinya menangani pembangunan sekolah rusak. Pada 2018, sebagian besar anggaran masih masuk di dikbud. Alokasi dana perbaikan sekolah rusak di dinas perkim CKTR hanya Rp 14 miliar.

Nah, tahun ini, seluruh perbaikan dikerjakan dinas perkim CKTR. Namun, pembangunan tidak bisa dikerjakan sejak awal tahun. Disesuaikan dengan proses belajar-mengajar. ’’Tidak mungkin dikerjakan saat siswa masuk,’’ tuturnya. 

Langit - Langit Runtuh, Untung Pas Libur

Photo

Kondisi serupa terjadi di SDN Ngampelsari, Candi. Kepala SDN Ngampelsari Agus Hartono sudah mengajukan perbaikan kelas ke dikbud. Dia mengusulkan dua kelas untuk perbaikan. Pertama, kondisinya sempit. Kedua, bangunan sudah dimakan rayap. ”Hanya yang kena rayap yang diperbaiki. Nanti pada 2020,” kata Agus.

Kepala SDN Mulyodadi Wonoayu Insiyah juga mengajukan perbaikan kelas I, II, dan III di sekolahnya. Namun, belum ada kabar disetujui atau tidak. ”Rusak keramiknya. Kan bahaya kalau kena kaki,” ujarnya.

Sampai-sampai wali murid ingin patungan untuk memperbaiki kerusakan keramik. Namun, keinginan itu ditolak karena menunggu acc dari dikbud.

Kepala Dikbud Sidoarjo Asrofi menyebut timnya selalu menyurvei detail kondisi sekolah-sekolahnya. Kerja sama dengan ITS. Lengkap dengan denah dan kondisi kerusakannya.

Setiap tahun ada survei setelah sekolah mengajukan perbaikan. Harapannya, semua bisa langsung dibangun. ”Namun, kami mengikuti kemampuan anggaran,” katanya.

Pengajuan Dana Selalu Kurang

Photo

Faktor lain menyangkut kualitas pembangunan. Penyediaan anggaran tidak diikuti peningkatan kualitas bangunan. Menurut legislator PDIP Tarkit Erdianto, pada 2016–2018, rehabilitasi sekolah rusak dikerjakan pihak yang tidak kompeten. ’’Belum setahun, kelas rusak lagi,’’ katanya.

Alhasil, sejak 2019, dewan meminta pembangunan diserahkan ke dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air (DPUBMSDA). DPUBMSDA dinilai memiliki kemampuan merehabilitasi sekolah yang rusak. ’’Sesuai dengan bidangnya,’’ tandasnya.