Sebelum Izin Perguruan Tinggi Swasta Dicabut, Universitas Kartini Surabaya Terakhir Mewisuda Mahasiswa 2021

JawaPos.com–Universitas Kartini Surabaya sempat menjadi primadona sekitar tahun 2000. Jumlah mahasiswanya mencapai ratusan orang.

”Saya orang baru di sini, baru setahun lalu masuk kerja di Universitas Kartini Surabaya ini,” terang salah seorang sekuriti Universitas Kartini Surabaya saat dikunjungi JawaPos.com, Senin (12/6).

Sekuriti itu menambahkan, terakhir kali mewisuda pada Desember 2021. Saat itu, lebih kurang ada 400 mahasiswa yang diwisuda. Dari total tiga fakultas, teknik, ekonomi, dan hukum.

”Setelah itu, kami berhenti beroperasi pada Agustus 2022. Setelah wisuda itu, Desember 2021 tidak ada aktivitas lagi. Katanya ada masalah tapi saya kurang jelas,” papar sekuriti itu.

Meski izin sudah dicabut, Universitas Kartini tak lantas ditutup seketika. Kampus masih buka untuk membantu layanan administrasi mahasiswa.

Sebelumnya, Kemendikbudristek memberi sanksi puluhan perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah. Izin operasionalnya dicabut. Nah, total ada 52 kampus yang disanksi.

Sebanyak 23 di antaranya dijatuhi sanksi terberat yaitu pencabutan izin operasional. Lantas, apakah ada PTS di Surabaya yang ikut terseret? Berdasar data yang dihimpun, ada 6 PTS yang dikenai sanksi dari Kemendikbudristek.

Keenam kampus itu yakni Universitas Kartini (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas W.R. Supratman Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi magister manajemen dan program magister administrasi publik), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas Merdeka Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi S1 ilmu keperawatan), Universitas 45 Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan), dan Universitas Doktor Nugroho Magetan Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi matematika program sarjana).

Data PTS yang dijatuhi sanksi itu disampaikan Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman pada 8 Juni. PTS yang dijatuhi sanksi dari seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, PTS dari Mamuju juga tak luput dari sanksi pemerintah.

”Paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Untuk namanya tidak bisa kami berikan. Hanya gambaran kota dan wilayah,” kata Lukman.

Berdasar pantauan JawaPos.com, Senin (12/6), di Universitas Kartini Surabaya itu tak ada aktivitas mahasiswa sama sekali. Ruang parkir hanya ada 4 motor. Sementara itu, di ruang administrasi hanya ada satu petugas perempuan. Di depan universitas, dijaga satu sekuriti.

”Sudah tidak terima pendaftaran di sini,” kata sekuriti itu ketika kali pertama wartawan JawaPos.com datang.

Gedung kelas pun terlihat dikunci. Beberapa kursi belajar tampak ditumpuk sebagian di dekat toilet. Tulisan Universitas Kartini masih terpasang.

Sanksi Universitas WR Supratman Surabaya Dicabut sejak Desember 2022

Sementara itu, Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq menggelar konferensi pers hari ini (13/6). Dia menyampaikan beberapa poin terkait pemberitaan JawaPos.com pada 9 Juni lalu.