DPRD Minta KPU Surabaya Minimalkan Potensi Kehilangan Hak Suara pada Pemilu 2024

JawaPos.com - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta komisi pemilihan umum (KPU) setempat agar berupaya meminimalkan potensi kehilangan hak suara, khususnya dari kalangan pekerja pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna kepada wartawan di Surabaya, Senin (5/6), mengatakan, belum adanya perumusan dari KPU Surabaya untuk menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pemilih yang merantau atau pekerja yang tetap bekerja pada masa libur, membuat hak suara mereka terancam hilang.

"Kami berharap KPU Surabaya bergandengan tangan dengan pemerintah kota setempat untuk meminimalkan kehilangan hak suara masyarakat ketika pemilu berlangsung," kata Ayu panggilan akrabnya.

Menurut Ayu, hal itu telah disampaikan kepada para anggota KPU Surabaya terkait persiapan jelang Pemilu 2024 saat menggelar rapat dengar pendapat di ruang Komisi A belum lama ini.

"Keluhan para pekerja yang khawatir tidak bisa mencoblos itu juga disampaikan kepada Komisi A belum lama ini. Para pekerja tersebut tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena terkendala pekerjaan," ujarnya.

Sedangkan yang terjadi selama ini, kata Ayu, waktu pencoblosan berdekatan dengan waktu bekerja para pekerja tersebut.

"Makanya perlu campur tangan pemerintah kota agar menyosialisasikan kepada para pengusaha untuk diberikan kelonggaran. Bisa mencoblos di sekitar tempat bekerja atau di tempat tinggal masing-masing. Mulai sekarang perlu disosialisasikan agar mereka segera mengurus form apa saja yang diperlukan," kata Ayu.

Ayu berharap semua lini bisa bekerja sama untuk menyukseskan jalannya pemilu, termasuk peran serta pemerintah untuk menjembatani KPU menyampaikan kepada para pengusaha atau pemilik mal agar ikut berpartisipasi.

Politikus Partai Golkar ini menilai selama ini kinerja KPU sudah bagus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hanya saja, kendala yang dirasakan oleh para pekerja ini segera dicarikan jalan keluar agar masalah seperti ini tidak selalu terjadi ketika pemilu digelar.