DPRD Surabaya Kolaborasi Bersama Pemkot, Usulkan Hal Ini Tangani Kemiskinan

JawaPos.com–Tahun ini, DPRD Surabaya mengusulkan beberapa Perda Inisiatif. Salah satunya mengenai pengentasan kemiskinan di Surabaya.

Perda Inisiatif soal penanganan kemiskinan itu dinakhodai Komisi D DPRD Surabaya. Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda Inisiatif Pengentasan Kemiskinan Juliana Evawati mengatakan, salah satu wujud dari perda inisiatif tersebut adalah pembentukan tim Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan (TPPK).

Dia menjelaskan, TPPK menjadi wujud kolaborasi dan hasil gagasan antara Pemkot dengan DPRD Surabaya dalam mengikis angka kemiskinan di Surabaya. Ning Juliana sapaan karib Juliana Evawati itu menuturkan, diharapkan melalui TPPK tersebut, tidak ada lagi masyarakat Surabaya yang seharusnya dibantu namun tak mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya.

”Sebab, sampai sekarang, masih ada laporan atau aduan yang masuk ke saya. Dari masyarakat yang seharusnya dibantu atau diintervensi malah tidak terbantu,” jelas Juliana Evawati, politikus PAN itu.

Ketua Perempuan Amanat Jawa Timur itu menambahkan, dari perda inisiatif tersebut, warga senior atau lanjut usia (lansia) yang tinggal sendiri dan ber-KTP Surabaya wajib dibantu permakanan. Dengan catatan, warga senior itu tak memiliki pekerjaan atau penghasilan.

Dia menilai, tak sedikit warga senior di Surabaya yang hidup sebatang kara namun tidak mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya. Juliana optimistis, jika DPRD Surabaya berjalan beriringan dengan Pemkot Surabaya, angka kemiskinan bisa turun.

Saat ini, berdasar data yang dihimpun, angka kemiskinan di Surabaya mencapai 420 ribu sekian. Angka itu dibagi menjadi dua. Masyarakat miskin ekstrem 50 persen dan masyarakat yang masuk pra-miskin 50 persen.