Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Pengentasan Kemiskinan Permanen Tanpa Peran Koperasi

JawaPos.com - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk memperkuat ekonomi desa dan memberantas kemiskinan ekstrem secara permanen.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dengan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di kantor Kemenkop, Selasa (10/2).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) bukan sekadar instrumen ekonomi biasa. Wadah ini dirancang untuk menjadi ujung tombak dalam memecahkan masalah kemiskinan langsung di akar rumput.

Menurut Ferry, salah satu kunci keberhasilan program ini adalah sinkronisasi data yang akurat agar bantuan atau program yang diberikan tepat sasaran.

"Dan tadi kami juga bersepakat bahwa kita perlu untuk menyempurnakan basis data yang diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan," ujar Ferry.

Ia menambahkan bahwa data yang solid sangat krusial bagi operasional KDMP di lapangan.

"Bagi kami basis data itu diperlukan agar kita bisa melakukan treatment dan langkah-langkah yang tepat yang akan kami lakukan dalam kaitannya dengan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih itu," katanya.

Strategi "Bebas APBN": Target Lebih Cepat dari China

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menekankan, koperasi adalah syarat mutlak jika ingin menghapus kemiskinan secara permanen. Ia menjamin bahwa kerja sama ini akan segera membuahkan aksi nyata, bukan sekadar seremonial.

"Ini kami konkret bukan MoU omon-omon. Kita akan segera konkretkan dalam bentuk Kementerian Kooperasi membangun kelembagaan-kelembagaan usaha ekonomi rakyat (koperasi)," tegas Budiman.

Budiman optimistis Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan lebih cepat dibanding negara lain tanpa harus membebani anggaran negara. Ia membandingkan target Indonesia dengan pencapaian China.

"Kami meyakini bahwa ini akan bisa mengataskan kemiskinan lebih cepat kalau China butuh 40 tahun insya Allah kurang dari 5 tahun harusnya di Indonesia dan tanpa membebani APBN," ungkapnya.

Memaksimalkan Dana CSR dan Dana Umat

Lantas, dari mana sumber pendanaannya jika tidak menggunakan APBN? Budiman menjelaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan potensi dana umat dan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Skema ini akan diuji coba melalui berbagai proyek percontohan di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Kami akan rumuskan jadi tindakan-tindakan dalam pilot project di berbagai kabupaten dan kota sehingga pengatasan kemiskinan permanen tanpa membebani APBN bisa kita lakukan," imbuh Budiman.