Target APBD Sering Tak Tercapai, DPRD Surabaya Wanti-wanti Rencana Pinjaman Daerah Rp 2,9 Triliun

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah 2026 mendatang. Nominalnya pun tak sedikit, yakni Rp 2,9 triliun. 

Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati. Ia menyebut rencana ini sudah tercantum dalam RPJMD dan KUA-PPAS. 

"Jadi, sesuai dengan RPJMD yang sudah dibahas oleh teman-teman Pansus bahwa 2026 itu tercantum utang, nilainya Rp 2,9 Triliun dan sudah masuk di KUA-PPAS muni yang sedang kami pelajari," ujar Aning, Selasa (23/9).

Dana dari pinjaman daerah, rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, hingga Saluran Diversi Gunungsari.

Meski demikian, Aning yang juga Wakil Komisi C DPRD Kota Surabaya ini menekankan bahwa rencana utang Rp 2,9 triliun belum final. Sebab harus melalui proses konsultasi dan persetujuan pemerintah pusat.

"Karena nilainya 2,9 triliun, sesuai aturan harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas. Jadi saat ini kita dalam proses untuk melakukan konsultasi begitu," sambungnya.

Jika pinjaman daerah Rp 2,9 triliun benar-benar direalisasikan, Aning berharap Pemkot Surabaya tidak hanya mengutamakan infrastruktur dan mengabaikan program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.

"Pemerintah kota dan DPRD harus sangat hati-hati, yang kita khawatirkan adalah program-program prioritas kerakyatan nanti menjadi terkendala karena harus membayar pokok cicilan," ujar Aning.

Politikus PKS tersebut juga menyoroti tren realisasi APBD beberapa tahun terakhir, menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan target. Seperti 2024, target APBD Rp 11,3 triliun, namun realisasinya hanya Rp 10 triliun.

Tahun 2025, target APBD Rp 12,3 triliun, optimisme Pemkot Rp 11,6 triliun, tetapi bisa jadi hanya tercapai Rp 10,5 triliun. Nah, kalau dilihat dari situ, saya melihat beberapa memang ada yang terkendala anggaran.

"Sekarang saja beberapa program kerakyatan sudah terkendala anggaran. Apalagi nanti kalau ada beban utang sebesar ini, bisa jadi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran semakin sulit dijalankan," tukas Aning.