DPRD Surabaya Duga Stok Seragam Sudah Habis

JawaPos.com – Wakil rakyat tidak habis pikir dengan banyaknya siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum kebagian seragam. Sampai menjelang semester II, masih ada 22.162 anak yang belum mendapat seragam. Terdiri atas 4.335 siswa SD/MI dan 17.827 siswa SMP/MTs.

’’Sudah empat bulan mereka sekolah dan belum dapat seragam. Ini bikin kita miris,’’ kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto, Minggu (9/10).

Dia menduga stok seragam di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah habis. Atau, kriteria seragam yang dibutuhkan sekolah tidak tersedia di UMKM. Dengan begitu, pengadaan menjadi macet sampai sekarang. ’’Kendalanya, barang memang tidak ada. Atau stoknya habis,’’ ujar Herlina.

Selain itu, sejumlah sekolah masih menunggu barang retur. Sebelumnya mereka melakukan pemesanan. Tapi, karena ukurannya tidak sesuai dengan badan siswa, seragam tersebut dikembalikan ke UMKM setempat.

Nah, sampai saat ini sekolah menunggu seragam pengganti itu. ’’Sekolah menunggu kapan ada pengganti,’’ ucapnya.

Hal itu menjadi tanggung jawab dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan (dinkopdag). Sebagai pembina UMKM, sambung Herlina, dinkopdag diminta aktif melakukan kontrol dan pengawasan. Sebab, anggaran pengadaan seragam siswa MBR sudah dikucurkan. Pemberian dana melalui anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Anggarannya Rp 47 miliar. ’’Duitnya ada. Tapi, barangnya tidak ada. Ini kan aneh. Pokoknya, harus ada solusi untuk mengatasi pengadaan seragam ini,’’ tegas politikus Partai Demokrat itu.

DPRD juga meminta Dispendik Surabaya untuk melakukan monitoring. Sekolah penerima bopda harus dievaluasi. Tujuannya, memastikan sekolah benar-benar sudah memesan seragam atau belum. Sebab, beberapa laporan masuk ke dewan terkait siswa belum mendapat seragam karena anggaran sekolah kurang. ’’Saya mendapat laporan wali murid bahwa anaknya belum kebagian seragam. Alasan sekolah, bopda belum cair semua,’’ tutur Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.

Kondisi seperti itu, sambung dia, wajib disikapi dispendik. Sebab, bopda triwulan ketiga yang dipakai untuk belanja seragam sudah dicairkan semua. Dispendik pun harus melakukan pendataan secara detail. Misalnya, sekolah mana saja yang belum memesan seragam. ’’Apalagi, anggaran sudah kita sepakati sesuai dengan kebutuhan siswa,’’ jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinkopdag Fauzie Mustaqiem Yos tidak ingin disalahkan sepenuhnya atas keterlambatan pengadaan seragam. Dia menyampaikan, pemesanan seragam dilakukan sepenuhnya oleh sekolah. Dengan begitu, UMKM tidak akan memproduksi jika tidak ada yang memesan. ’’Distribusi barang kan bergantung pemesanan dari sekolah,’’ katanya.

Yos pun tidak bisa memastikan apakah stok seragam yang dimiliki UMKM sudah habis atau masih tersedia. Sebab, hal itu sangat bergantung pemesanan dari sekolah. Apalagi, dari 21 UMKM binaan dinkopdag, banyak yang tidak mendapat pesanan dari sekolah. Jumlahnya 12 UMKM yang belum mendapat pesanan seragam di aplikasi SIPLah.

Faktor teknis lainnya membuat UMKM tidak bisa mendapat order dari sekolah. Misalnya, sekolah membutuhkan baju seragam, tapi yang dipasang adalah produk sepatu. ’’Kan nggak bisa dipesan,’’ ucapnya.

Atas kondisi itu, Yos berjanji segera melakukan evaluasi. Pihaknya akan mengkroscek ke semua UMKM binaan dinkopdag.

KENDALA PENGADAAN SERAGAM SISWA MBR

- Stok seragam di UMKM sudah habis.

- UMKM tidak menyediakan spesifikasi seragam yang dibutuhkan sekolah.

- Banyak sekolah yang menunggu retur karena menyesuaikan ukuran badan siswa.

- Belum semua sekolah belanja seragam karena dana bopda kurang.

Keterangan:

Pagu pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah Rp 1.161.710 per siswa.

Sumber: Reportase Jawa Pos