
Photo
JawaPos.com – Kota Surabaya tercatat memiliki 48 sentra wisata kuliner (SWK) yang tersebar di berbagai wilayah. Setelah pandemi mereda, SWK menjadi solusi penggerak roda perekonomian rakyat. Meski masih banyak kendala, upaya tersebut memunculkan harapan besar.
”SWK itu sebagai penggerak roda ekonomi. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi, saya melihatnya pemkot perlu mendorong lebih masif,” kata Zuhrotul Mar’ah, anggota Komisi B DPRD Surabaya.
Zuhro mengungkapkan, dirinya masih melihat beberapa SWK yang butuh perhatian dari pemkot. Khususnya SWK yang sepi pengunjung. Menurut dia, tugas pemkot tidak hanya berhenti dengan menyediakan tempat.
Dia mengusulkan para pedagang perlu diberi pelatihan seperti pengemasan yang higienis, variasi menu, hingga strategi marketing penjualan. Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya itu menyatakan, yang tak kalah penting adalah nomor induk berusaha (NIB). ”Pemkot harus menginventarisasi apakah masih ada pedagang SWK yang belum punya NIB,” tambahnya.
Sekretaris Komisi B Mahfudz mengatakan, beberapa lokasi SWK tidak strategis sehingga mengakibatkan SWK sepi pengunjung. Politikus PKB itu menambahkan, ada SWK yang lokasinya masuk di area permukiman. Tidak dekat dengan jalan raya.
Mahfudz meminta pemkot mengkaji kembali jika ada SWK baru. Lokasi menjadi poin penting untuk SWK. ”Misalnya, ada juga SWK yang lokasinya di samping sekolah. Tapi, kebijakan sekolah melarang siswanya keluar jajan. Lah terus bagaimana?” papar ketua Garda Bangsa Surabaya itu.
Penentuan lokasi jelas menjadi hal penting. Misalnya, yang terlihat di SWK Ketintang yang baru diresmikan bertepatan dengan HUT Ke-77 RI Rabu (17/8). Lokasinya berdekatan dengan kampus, perkantoran, dan permukiman penduduk.
Ketua Paguyuban Sentra Wisata Kuliner (SWK) Ketintang Djumadi mengatakan, pendapatan para pedagang saat ini mencapai 75 persen seperti saat berjualan di pinggir jalan. ”Belum 100 persen balik, berangsur ya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, SWK Ketintang tidak pernah sepi pengunjung sejak kali pertama diresmikan. Selain karena lokasi, hal itu diyakini karena infrastruktur bangunan yang bagus. Pengunjung pun selalu stabil setiap hari dan semakin meningkat saat malam. ”Bisa mencapai seribu orang per hari,” ungkapnya.
Salah satu faktor pendukung aktifnya SWK ini adalah pembayaran yang bisa dilakukan secara cashless atau nontunai. Bagi mereka, hal tersebut mempermudah dalam mencari uang kembalian dan keamanan yang lebih terjamin sehingga tak perlu repot menyiapkan uang tunai.
Saat ini para pedagang belum dibebani iuran operasional. Namun, ke depan iuran tersebut ada untuk membiayai listrik hingga air yang digunakan. Nominal iuran operasionalnya belum dipastikan, tapi skema awalnya Rp 350 ribu. Dia mengaku tidak ada service charge Rp 5 juta oleh dinkopdag. ”Itu iuran antara paguyuban dan pemilik lahan,” jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Serikat Pedagang Kaki Lima Tata Sri Sulistiani berharap para pemangku kebijakan menggelar acara di SWK-SWK. Selain untuk meramaikan, cara tersebut dinilai mampu mengenalkan SWK kepada masyarakat. ”Nah, belum ada agenda-agenda seperti itu di SWK,” ujarnya.
SWK Manukan Lor, Kecamatan Tandes, punya inisiatif. Ada komunitas Tresno Zumba dan paguyuban jajanan pasar yang membuat tempat tersebut semakin hidup. Paguyuban jajanan pasar yang membuka lapak di emperan SWK itu menjadi jujukan orang yang ingin beli eceran maupun kulak dalam jumlah banyak.
Ketua paguyuban jajanan pasar Anik Indrayani menyatakan, anggotanya yang berjumlah 100 orang diberi tempat khusus untuk berjualan. Meski bertempat di emperan SWK, semua anggota paguyuban tetap bisa berjualan dengan nyaman. ”Ramai. Kalau pagi kayak pasar. Jadi tempat orang kulak jajanan pasar,” katanya.
Anik mengatakan, SWK tersebut memang tidak begitu ramai. Ruang khusus yang diberikan kepada para pedagang jajanan pasar diharapkan bisa memberikan efek domino yang positif. ”Harapannya, SWK juga bisa ikut terdampak ramai,” ucapnya.
Selain paguyuban pedagang jajanan pasar, ada komunitas Zumba yang rutin menggelar kegiatan di SWK Manukan Lor. Ketua komunitas Tresno Zumba Listyawati Ningsih mengatakan, setiap Rabu anggotanya berkumpul di SWK tersebut untuk menggelar zumba dance.
Selain permasalahan infrastruktur, problem lain adalah potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bocor. Salah satunya piutang retribusi. Sumber dari pemkot mengungkapkan, utang retribusi pedagang SWK kepada pemkot (piutang) mencapai puluhan juta rupiah. ”Contohnya, SWK di Pegirian. Itu sulit sekali kami tagih,” ucapnya.
Belum lagi permasalahan praktik sewa stan secara ilegal. Stan di SWK disewakan ke pihak lain dengan biaya lebih besar dari retribusi. Sebetulnya tak hanya nominal retribusi, pemkot juga mengatur sanksi bagi penyewa stan yang bayar telat. Tepatnya di Pasal 6 Perwali 78/2016. Nominal sanksi 2 persen dari biaya retribusi Rp 60–63 ribu per bulan.

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
