Wakil Ketua DPRD Reni Astuti: Langgar Pagu, Kasek Perlu Disanksi

JawaPos.com – Tiap tahun, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Surabaya tak pernah absen menyisakan persoalan. Salah satunya adalah SMP swasta yang sampai saat ini kekurangan murid. Solusi untuk mengatasi persoalan itu pun belum ditemukan.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih mengatakan, saat ini banyak laporan dari sekolah-sekolah swasta di Surabaya Timur yang masih sedikit pendaftar.

Itu terjadi hampir menyeluruh di SMP swasta. Tidak terkecuali di SMP swasta favorit.

Begitu juga dengan SMP 17 Agustus, sekolah yang dipimpin Wiwik. Saat ini baru 87 dari pagu 120 anak yang mendaftar. Bahkan, masih kata Wiwik, di SMP Dapena 1 targetnya 75 siswa, tapi pendaftarnya baru 7 anak. ’’Dapena itu menjadi sekolah favorit dulu. Lokasinya juga strategis,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyayangkan sistem PPDB yang selalu mengulang permasalahan sama setiap tahun. Dia mendorong pemkot agar lebih tegas. Dinas pendidikan (dispendik) harus membuat surat peringatan tertulis kepada sekolah-sekolah. ’’Semua sekolah negeri sesuai jadwal tahapan PPDB selesai dan dilarang ada pemenuhan pagu lagi,” tuturnya.

Politikus PKS itu meminta dispendik untuk tegas memberikan sanksi kepada para kepala sekolah yang terbukti melanggar. Dia berharap mutu pendidikan tidak tergadaikan hanya karena siswa titipan. Reni meminta semangat nol putus sekolah terwujud di metropolis.

’’Tidak diterima di negeri, sekolah swasta mahal. Orang tua bingung tidak ada biaya, terus tidak lanjut sekolah, kasihan,” paparnya.

Dispendik mengklaim bahwa pihaknya aktif membantu sekolah swasta untuk berbenah. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sekretaris Dispendik Surabaya Ida Widayati mengatakan, pihaknya tak pernah membedakan antara sekolah swasta dan negeri.