Merepotkan, Sejak April Stok Surat Pengantar RT-RW di Surabaya Kosong

PERLU DIELUS: Imam Syafi

JawaPos.com- Pelayanan warga di tingkat RT (rukun tetangga) di Surabaya tersendat. Penyebabnya, para ketua RT tidak bisa memberikan surat pengantar karena kosong. Terhitung sejak April, stok blangko tersebut kosong.

Ketua RW 1 Asemrowo Hadi Suwarno mengatakan, kekosongan surat pengantar itu sudah disampaikan ke kelurahan hingga kecamatan. Sayangnya, aduan tersebut tak bersambut. Hingga kini, laporan belum ditindaklanjuti. ”RT disuruh menggandakan sendiri. Satu bendel itu Rp 25 ribu,” tuturnya saat ditemui Jawa Pos kemarin.

Meski sudah banyak pelayanan publik yang memakai sistem online, pemakaian surat pengantar masih diperlukan. Misalnya, ketika ada warga yang meninggal. Untuk keperluan pemakaman, warga diminta mengurus surat pengantar.

Apabila tidak ada surat pengantar sebagai penjelasan domisili, pemakaman tidak bisa berjalan cepat. Jenazah tidak bisa dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) sekitar.

Bukan hanya soal pemakaman, surat pengantar itu juga menjadi salah satu syarat dalam beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Hadi berharap pemkot segera menyediakan surat pengantar itu. ”Apabila memang menggunakan sistem online, fakta di lapangan itu masih pakai surat loh,” imbuh pria yang menjadi ketua RT sejak 15 tahun lalu tersebut.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, untuk menggandakan surat pengantar, pihaknya tak bisa meminta pungutan kepada warga. Dia khawatir tarikan itu menjadi pungutan liar (pungli). Apalagi, saat ini masih kondisi pandemi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba menyatakan, kekosongan surat pengantar itu sejatinya terjadi sejak Januari. Dia berkali-kali menerima aduan. Menurut dia, pemkot seharusnya segera memberikan solusi. ”Jangan bebani RT/RW. Keterlambatan surat pengantar RT/RW itu bisa berdampak luas,” terangnya.

Politikus PKB itu menambahkan, alokasi anggaran pengadaan surat pengantar di RT sejatinya sudah tersedia di APBD. Dokumen tersebut seharusnya tersedia.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafii mengatakan, ada masukan surat pengantar RT dirancang secara online. Warga yang ingin mendapatkan dokumen itu tinggal mengakses di website yang sudah disediakan. Namun, sebelum kebijakan itu berjalan, pemkot perlu melihat kesiapan masyarakat. ”Belum seluruh warga bisa mengakses layanan online,” ujarnya.