Soal PPDB, Wali Kota Surabaya Tegaskan Tak Beri Celah Kecurangan

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025. Wali kota tidak akan memberikan celah terhadap segala bentuk kecurangan selama proses PPDB.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat proses PPDB agar tidak kembali terulang. Wali Kota Eri pun memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Pahlawan.

Wali Kota Eri menyampaikan, tidak diperbolehkan SD dan SMP negeri menambah jumlah kelas. Selain itu, dilarang menerima siswa di luar jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

”Sekolah swasta bisa membuka pendaftaran dengan kategori yang jelas. Jadi mereka (sekolah) harus memunculkan informasi sejak awal, berapa besaran SPP, dan uang gedung. Jadi orang bisa mengetahui,” kata Wali Kota Eri, Jumat (5/1).

Dengan demikian, menurut dia, jika ada peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri, dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan kemampuan.

”Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk kita titipkan ke sana (sekolah swasta). Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,” terang Eri.

Selain memberikan sejumlah catatan untuk sekolah negeri dan swasta, Wali Kota Eri kembali meminta warga untuk tidak menitipkan KK (kartu keluarga) lain demi mendekatkan jarak antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

”Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,” tegas Eri.

Dia berharap sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak. Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

”Baru tahun kemarin (tahun ajaran lalu) sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka pada 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malah,” ungkap Eri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh memastikan komitmen sekolah negeri bahwa tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan selama proses PPDB. Semua sudah paham untuk kebersamaan.

”Kita data mulai awal, contoh sekolah swasta yang sudah melakukan penjajakan minat anak lalu dicatat, sehingga bisa intervensi. Misalnya setelah SD dia mau masuk SMP-B, kalau sudah terdeteksi itu kan lebih mudah,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, Dispendik Surabaya juga terus melakukan upaya untuk menarik minat calon peserta didik. Di antaranya, bersama-sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mempromosikan sekolah swasta.

”Mem-branding sekolahnya dari performa, hingga program di sekolah. Seperti yang disampaikan Pak Wali, sebaiknya sejak jauh hari bisa disampaikan informasi lengkap kepada calon pendaftar, item-item apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa,” jelas Yusuf.

Tak hanya sampai di situ, Dispendik Surabaya menyiapkan skema penerimaan siswa inklusi di seluruh sekolah SD dan SMP pada tahun ajaran baru. Sebab, seluruh anak di Kota Surabaya mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.