Imbas dari Pemutusan Kontrak Alun-Alun Kota Kediri, PKL Meminta Bantuan Modal Usaha

JawaPos.com – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri melakukan pertemuan dengan para pedagang yang mengeluh karena berhentinya proyek Alun-Alun Kota Kediri pada Rabu (13/12).

Saat pertemuan tersebut para pedagang juga meminta untuk bantuan modal usaha. Ada 97 PKL yang berjualan di Alun-Alun Kota Kediri. Saat proses pembangunan para PKL ini harus di pindah ke tempat relokasi. Sudah menempati relokasi para PKL ini mengeluh karena omzet yang mereka dapatkan ini turun.

Sejumlah 15 PKL di antaranya untuk berhenti berjualan karena pendapatan yang mereka hasilkan jauh dari modalnya. Adanya pemutusan kontrak proyek Alun-Alun Kota Kediri pada Kamis (30/11) lalu. Ini membuat pedagang harus menempati relokasi sampai satu tahun kedepan.

Baca Juga: Perempuan Diduga Mahasiswi Tewas Setelah Terjatuh dari Lantai 12, Begini Penjelasan Universitas Brawijaya Malang

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri Wahyu Kusuma Wardani mengatakan akan mendengar keluh kesah dari para pedagang.

“Saya akan banyak mendengar keluh kesah Bapak Ibu, gimana baiknya. Yang jelas, tahun ini belum bisa dilanjutkan (proyek alun-alun, Red). Anggap saja menunggu satu tahun lagi,” ujar Wahyu Kusuma Wardani dikutip Radar Kediri.

Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kota Kediri Subagiyo mengungkapkan bahwa, selama PKL dipindahkan banyak keluh kesah perihal omzet yang turun.

Sampai ada pedagang yang memutuskan berhenti berjual karena hasil pendapatan mereka tidak bisa menutup modal tiap harinya.

Karena kondisi ini, para pedagang ini memberikan usulan supaya mereka bisa mendapatkan bantuan modal.

Baca Juga: Eks Mahasiswi MIPA Diduga Bunuh Diri di Filkom Universitas Brawijaya

“Kami hanya minta bantuan modal sekitar Rp 2 – 2,5 juta. Tapi saya bersyukur tadi dari dinas perdagangan optimis bisa mengabulkan Rp 2,5 juta,” ujar Subagiyo.

Wahyu merespons usulan dari para pedagang dan mengatakan bahwa pihak Disperdagin Kota Kediri berjanji untuk berusaha memberikan bantuan modal bagi pedagang. Dan akan memfasilitasi usulan perihal fasilitas para pedagang.

Usulan dari para pedagang yakni bebas retribusi kebersihan, bebas pembayaran Listrik, dan menyalurkan Listrik ke pedagang baru.

 “Ini bukan kompensasi. Tapi mereka meminta bantuan modal Rp 2,5 juta per orang dalam setahun. Ini yang akan kami sampaikan kepada pimpinan. Kemudian, kita coba mengurangi beban mereka dengan menggratiskan retribusi kebersihan,” kata Wahyu.