Diduga Depresi, Pasutri Insinyur Ini Belum Tertangani

JawaPos.com- Rumah di Griya Puncak Anom Sari, Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo, Gresik, itu bercat oranye dan putih. Ukurannya sekitar 6x10 meter. Sepintas tak beda dengan rumah lain di kanan-kirinya. Hanya, tampak rumput tumbuh meninggi. Lalu, ada sebatang pohon kelapa yang berbuah.

Begitu menginjakkan kaki ke dalam rumah, barulah mengetahui ada yang ganjil dengan penghuni rumah tersebut. Betapa tidak. Lantai kotor. Berdebu. Di beberapa sudut dan ruangan, banyak gombal serta pakaian berserak di lantai. Perkakas dapur berceceran. Aromanya apek dan tidak sedap. Menyengat seperti sedang berada di toilet terminal saja.

Di tempat itulah pasangan suami istri (pasutri) Ir Achmad Zunaidi-Marwiyah SPd tinggal. Namun, itu bukan rumah mereka. Keduanya mengontrak. Sudah sekitar 3 tahun berjalan. Zunaidi, 52, lahir di Surabaya. Marwiyah, 50, asli  Trenggalek. Dari bukti salinan kartu keluarga (KK), pasutri itu memiliki dua anak laki-laki. Keduanya juga memiliki KTP Gresik.

Kondisi itu mengundang keprihatinan Nur Musyafak, salah seorang warga desa setempat. Kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor itupun mengajak sejumlah mahasiswa untuk bersih-bersih rumah pasutri tersebut. Kebetulan, mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya itu sedang kuliah kerja nyata (KKN) di kampungnya.

‘’Para mahasiswa ini tinggal di rumah saya. Karena itu, saya mengajak mereka membersihkan rumah itu. Inilah juga KKN kemanusiaan,’’ ujar Musyafak.

Melihat aktivitas mahasiswa tersebut, Zunaidi dan Marwiyah hanya bisa memandang. Tatapan matanya kosong. Sambil duduk di teras rumah. Maklum, keduanya tidak sehat. Zunaidi sedang mengalami gangguan mental. Ingatannya tidak lagi utuh. Diajak ngobrol, terkadang nyambung, namun terkadang ngelantur kemana-mana. Demikian juga Marwiyah. Matanya sudah kabur. Kakinya terlihat bengkak. Jalannya sempoyongan. Untuk berjalan harus dibantu tongkat, Kadang berpegangan pada tiang dan dinding rumah.

Menurut Musyafak, kondisi pasutri itu memang memprihatinkan. Praktis tidak bisa kemana-mana. Untuk makan, hanya mengandalkan kiriman tetangga kanan-kiri. Itupun terkadang tidak ada. Setahun lalu, dia pernah menyampaikan kondisi Zunaidi-Marwiyah ke dinas sosial. Namun, belum juga mendapatkan perhatian. Padahal, warga seperti pasutri itu semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. ‘’Dua anaknya tidak bisa diharapkan karena sudah jarang di rumah,’’ ungkapnya.

Musyafak menyatakan, pihaknya tidak mengetahui asal-muasal kenapa pasutri itu depresi atau mengalami gangguan mental. Dia pun sama sekali tidak ada kepentingan apapun. Hanya, bagian empati sesama manusia. Dia pun berharap, momentum HUT Kemerdekaan RI sekaligus Hari Kemanusiaan Sedunia yang diperingati setiap 19 Agustus, menjadi pengingat kembali. Terutama pemerintah. ‘’Bahwa, masih cukup banyak warga yang perlu membutuhkan uluran tangan. Terlepas dari mana asalnya atau agamanya. Sebab, kita adalah Indonesia,’’ ucap dia.

Kepala Desa Wedoroanom Mas’ud ketika dikonfirmasi menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pendamping kecamatan. Namun, dia belum mengetahui tindaklanjutnya seperti apa. ‘’Kami juga sangat setuju aksi kemanusiaan itu terus dikampanyekan,’’ ujarnya.

Sebetulnya, sesuai UUD 1945 fakir miskin dan warga telantar menjadi tanggung jawab negara. Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, juga mengamanatkan pasutri seperti Zunaidi-Marwiyah itu mesti mendapatkan perhatian dan penanganan. Gubernur Jatim melalui Keputusan Nomor 188/125/KPTS/013/2019, juga menyatakan tentang penanganan kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi Jatim.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, pada 2020 ada sebanyak 75.998 orang dengan gangguan jiwa berat. Dari jumlah itu yang mendapat penanganan 64.881 orang (85,5 persen). Di wilayah aglomerasi Surabaya Raya, jumlahnya juga tidak sedikit. Kota Surabaya ada 5.519 orang, Sidoarjo 4.436 orang, dan Gresik 2.520 orang.

Beberapa di antara orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu masih dalam pasungan. Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pernah menyatakan Jatim bebas pasung pada 2024.