Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada Surabaya 2024 Capai Rp 114,551 Miliar

JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 10 November.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, penandatanganan NPHD berdasar Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 900.1.9.1/16888/Keuda. Surat tertanggal 2 November 2023 tersebut perihal tentang percepatan penandatanganan NPHD untuk kegiatan Pilkada 2024.

”Sesuai surat Kemendagri, NPHD ditandatangani paling lambat 10 November 2023. Tapi penggunaan anggarannya, baru boleh digunakan setelah tahap (Pilkada 2024) ditetapkan,” kata Maria Ekawati Rahayu di kantornya, Selasa (21/11).

Dia menjelaskan, total nilai dana hibah yang diberikan pemkot kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp 114,551 miliar. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap.

”Untuk tahap pertama Rp 51,382 miliar dan tahap kedua Rp 63,169 miliar,” jelas Yayuk, sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Sementara itu, total dana hibah yang diberikan pemkot kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp 32,642 miliar. Besaran dana tersebut juga akan dicairkan dalam dua tahap.

”Untuk tahap pertama sebesar Rp 11,101 miliar dan tahap kedua Rp 21,532 miliar,” ungkap Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Ia memaparkan, nilai hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, pendanaannya dilakukan melalui sharing anggaran bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, Pilkada 2024 juga dilaksanakan serentak bersama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

”Karena Pilkada 2024 ini serentak, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun wakil wali kota, pendanaannya sharing, antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota,” terang Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Di samping itu, Yayuk menjabarkan, dana hibah untuk Pilkada 2024, di-cover melalui APBD Surabaya 2023 dan 2024. Pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024 dilakukan melalui dua tahap.

”Jadi pencairannya dua tahap. Tahap pertama itu pencairannya 14 hari setelah ditandatangani NPHD, hibah dicairkan minimal 40 persen dari total anggaran hibah dan sisanya nanti (60 persen) di APBD 2024,” jelas Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menyebutkan, anggaran Pilkada 2024 mengalami peningkatan. Pada 2020, jumlah anggaran yang disetujui antara KPU dan pemkot Rp 101,244 miliar. Kenaikan anggaran Pilkada Surabaya 2024 lantaran faktor peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Total DPT di Kota Surabaya untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai 2.218.586 jiwa. Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 mencapai 2.089.027 jiwa.

”Kami hitung berapa jumlah anggaran yang disepakati antara pemkot dan KPU dibanding dengan jumlah DPT, sehingga ketemu rasio per pemilih berapa,” kata Nur Syamsi.

Jumlah DPT Kota Surabaya pada Pilkada 2024, mencapai 2.218.586 jiwa. Jumlah tersebut, terdiri atas 1.078.001 pemilih pria dan 1.140.585 pemilih perempuan tersebar di 31 wilayah kecamatan Kota Surabaya.