Pemkot Surabaya Resmi Mengganti IMB Menjadi PBG untuk Perizinan Bangunan

JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memberlakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG itu mulai efektif dilaksanakan sejak 15 Agustus.

Penyelenggaraan PBG di Kota Surabaya itu dilaksanakan berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, setelah Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) diundangkan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 16 Tahun 2021, nomenklatur IMB diubah menjadi PBG. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

”Nah, di Kota Surabaya baru resmi kita berlakukan sejak 15 Agustus 2023,” kata Irvan.

Irvan menegaskan, dengan berlakunya PBG, bukan berarti IMB yang telah diterbitkan tidak berlaku. IMB yang telah diterbitkan tetap berlaku selama tidak ada perubahan fungsi dan/atau struktur/konstruksi bangunan.

”Kalau ada perubahan fungsi otomatis harus dan wajib diurus lagi,” ucap Irvan Wahyudrajad.

Dia menjelaskan, perbedaan IMB dan PBG salah satunya adalah yang menerbitkan izin bangunan. IMB yang menerbitkan DPRKPP, sedangkan PBG diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya.

”Namun tetap berdasar persetujuan teknis (perstek) dari DPRKPP,” kata Irvan Wahyudrajad.

Alur proses PBG dimulai dari pemohon melengkapi semua berkas yang telah disyaratkan, kemudian berkas-berkas itu di-upload melalui sswalfa.surabaya.go.id. Selanjutnya, DPMPTSP akan melakukan verifikasi data yang telah di-upload, lalu DPRKPP melakukan verifikasi data dan memproses berkas tersebut.

Setelah itu, ada pemberitahuan pengantar bayar lalu pihak pemohon melakukan pembayaran. Kemudian DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis (perstek). DPMPTSP melakukan konfirmasi pembayaran dan menerbitkan PBG. Selanjutnya, pemohon bisa mencetak secara mandiri SK PBG dan lampiran gambar PBG.

”Jadi, lebih gampang dan mudah dengan PBG. Warga atau pemohon sudah bisa mengurus izin bangunan online dari awal hingga akhir. PBG cukup satu pintu tidak perlu ke dinas-dinas. Yang paling penting, pemohon bisa cetak sendiri SK PBG sekaligus lampiran gambar PBG. Bahkan, pemohon yang sudah pernah mengunggah dokumen persyaratan di sswalfa, tidak perlu mengunggah lagi dokumen yang sama. Jadi, banyak kemudahan dengan pakai PBG,” terang Irvan Wahyudrajad.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Surabaya M. Afghani Wardhana memastikan, nomenklatur PBG memudahkan warga untuk mengurus izin bangunan. Sebab, hanya melalui satu pintu dan pengurusannya bisa dilakukan online.

”Apabila warga atau pemohon bingung dengan mengurus online atau masih bingung persyaratan dan sebagainya, bisa datang ke Mal Pelayanan Publik Siola, tepatnya di Klinik Investasi. Di sana ada petugas kami yang akan memberikan penjelasan dan mendampingi warga untuk mengurus PBG,” tutur Afghani Wardhana.