Eri Cahyadi Mutasi 189 PSN, Satu OPD di Pemkot Surabaya Dipimpin Plt

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memindah 189 PNS, Senin (7/8). Pemindahan jabatan itu mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kinerja dan masukan dari tim ahli. Namun, masih ada satu OPD yang dipimpin pelaksana tugas (Plt). Beberapa pejabat pemkot ikut dalam gerbong mutasi tersebut. Di antaranya, lima kepala dinas, satu asisten, dan dua staf ahli.

Agus Imam Sonhaji, misalnya. Sebelumnya, dia menjabat kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Kini dia ditunjuk sebagai asisten II bidang perekonomian dan pembangunan.

Sonhaji menggantikan posisi Irvan Widyanto. Irvan dipilih sebagai staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan untuk menggantikan M. Afghani Wardhana. M. Fikser yang semula menjabat kepala diskominfo mendapatkan tugas ganda.

Selain memimpin satpol PP, dia ditunjuk selaku Plt kepala diskominfo. Selain kepala OPD, beberapa lurah dan camat juga dimutasi (selengkapnya baca grafis).

Eri menyatakan, rotasi merupakan bagian dari tour of duty atau pergiliran tugas di tubuh pemkot. Dan, rotasi lumrah dilakukan. Perputaran jabatan tersebut merujuk pada hasil evaluasi kontrak kinerja sekaligus mempertimbangkan pendapat dari tim ahli.

”Kalau ada satu kepala dinas yang daftar dan masuk, otomatis Kadis (kepala dinas) lain kegeret,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Eri menekankan bahwa seluruh jabatan OPD pemkot penting. Termasuk staf ahli. Menurut dia, staf ahli akan berbagi tugas dengan sekretaris daerah (Sekda). Keduanya akan saling membantu menuntaskan urusan rumah tangga.

”Sehingga beban kerja Sekda bisa berkurang. Sekda kan juga mengurus hubungan pemkot dengan pihak lain,” jelas Eri.

Selain itu, kata Eri, staf ahli bertugas sebagai pengawas atas kebijakan yang dijalankan wali kota. Misalnya, target penurunan kemiskinan, tengkes, pengangguran, hingga angka kematian ibu dan anak.

”Hari ini saya butuh staf ahli yang garanggarang. Sebab, staf ahli itu adalah orang-orang kepercayaan saya yang harus bisa mengendalikan OPD,” tegasnya.

Namun, staf ahli tak lantas kebal dari rotasi atau mutasi. Staf ahli juga punya target kinerja. Salah satunya, memberikan laporan rutin setiap tiga hari kepada wali kota. Staf ahli juga mengoordinasikan kepala OPD untuk mencapai target kinerja dan program kerja yang dicanangkan.

Mayoritas pejabat yang dirotasi adalah pejabat lawas. Artinya, pejabat itu sudah bertugas di posisi yang sama selama lima tahun. Sasaran evaluasi berikutnya adalah pejabat yang sudah bertugas di tempat sama selama tiga tahun.

Sementara itu, Dewi Soeriyawati, kepala baru Dinkopumdag Surabaya, menyatakan bahwa ada sejumlah target yang hendak dicapainya. Salah satunya adalah mempercepat pemberdayaan masyarakat lewat usaha binaan Pemkot Surabaya.

Mulai sentra wisata kuliner (SWK) hingga UMKM tematik. ”Termasuk nanti mengembangkan program padat karya,” ujarnya. (gal/c14/aph)