APBD Sidoarjo: Anggaran Program Anjlok, Tunjangan Malah Naik

JawaPos.com - Kebijakan anggaran Pemkab Sidoarjo memunculkan kontradiksi. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menemukan nilai alokasi dana untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) justru meningkat pesat. Padahal, anggaran untuk pembangunan melorot.

Data yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo mengeprasi anggaran belanja langsung yang diusulkan organisasi perangkat daerah (OPD). Baik dinas, badan, maupun instansi lain. Para pejabat pun mengeluh.

Keluhan OPD terus masuk ke DPRD Sidoarjo. Rata-rata sambat. Program-program penting ternyata tidak didukung anggaran yang cukup. Sebut saja dispendukcapil. Anggaran belanja langsung pada 2019 mencapai Rp 7,7 miliar. Tapi, pada 2020, nilainya bakal merosot menjadi Rp 3,4 miliar.

Dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) bernasib sama. Tahun lalu, anggaran belanja langsung mencapai Rp 26 miliar. Bukannya naik, dana mereka malah turun menjadi Rp 21,5 miliar. Anggaran dinas perhubungan (dishub) pun anjlok. Totalnya mencapai Rp 43,7 miliar pada 2019. Tahun depan, nilainya melorot menjadi Rp 33,9 miliar.

Yang aneh, ungkap anggota Banggar DPRD Bangun Winarso, anggaran TPP justru akan dinaikkan. Alokasi TPP dalam APBD 2019 mencapai Rp 145 miliar. Tahun depan nominalnya diusulkan Rp 153 miliar. Naik Rp 8 miliar.

Bangun menyatakan, peningkatan tunjangan tersebut diajukan setiap kali pembahasan APBD. ’’Dalam RAPBD 2020 juga diusulkan naik,’’ ucapnya.

Legislator PAN itu menuturkan, kenaikan TPP bertujuan baik. Dengan tambahan tunjangan tersebut, semangat kerja PNS terpacu. Dampaknya, kinerja semakin meningkat.

Bagaimana faktanya? Hal itu belum terlihat. Bangun mencontohkan pembangunan bidang infrastruktur. Program selalu berjalan di akhir tahun. Akibatnya, kualitas bangunan kantor, sekolah, serta jalan tidak sesuai spesifikasi. ’’Karena dikerjakan tergesa-gesa,’’ terangnya.

Di sisi lain, lambatnya pembangunan berdampak pada serapan anggaran. Setiap tahun ada dana pembangunan yang tak terserap. Dampaknya, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) meningkat. ’’Contohnya 2018, jumlah silpa pemkab mencapai Rp 1,028 triliun,’’ tuturnya.

Pada 2019 ini pun, silpa diprediksi masih membengkak. Sebab, hingga Oktober, serapan anggaran OPD minim. Persentasenya baru 43,95 persen.

Bangun mengusulkan anggaran TPP tahun depan lebih baik dikurangi. Pengurangan itu dialihkan ke program OPD yang kekurangan dana. ’’Karena TPP ternyata tidak berbanding lurus dengan kinerja pemkab,’’ tegasnya.

Bagaimana tanggapan Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini? Saat ditemui di Masjid Agung Sidoarjo kemarin (25/10), Zaini yang juga ketua TAPD Pemkab Sidoarjo irit bicara. Dia hanya mengatakan dua kalimat. Saat ditanya apakah dana OPD akan ditingkatkan, dia menjawab, ’’Semuanya sudah ditulis (diberitakan Jawa Pos),’’ ucapnya.

Sebelum meninggalkan masjid, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo itu mengucapkan satu kalimat lagi. ’’Nanti dibahas dengan banggar,’’ ujarnya.

Wabup: Tidak Melalui Pimpinan Daerah

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengaku tidak mengetahui detail anggaran OPD 2020. Sebab, mekanisme pengajuan anggaran OPD tidak melalui pimpinan daerah. Langsung ke TAPD.

Namun, lanjut dia, rencana kerja anggaran (RKA) eksekutif memang banyak yang harus disempurnakan. Ada sejumlah program prioritas yang belum mendapatkan porsi anggaran cukup.

Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad, menyebutkan program yang harus dituntaskan. Misalnya, penyelesaian gedung dan kelas pendidikan, peningkatan puskesmas menjadi RS tipe D, perbaikan jalan, dan betonisasi. Yang tidak kalah penting adalah program penanganan banjir. ’’Seharusnya anggaran dicukupi,’’ paparnya.