Diterima di SMK Negeri Surabaya Wajib Lampirkan Surat Bebas Narkoba, Siswa Jalur Afirmasi Ini Kebingungan

JawaPos.com–AA bingung harus membagi perasaan antara senang atau sedih pada momen PPDB saat ini. Ketika tahu dia diterima di salah satu SMK negeri di Surabaya, perasaan senangnya menyeruak.

Namun, begitu tahu jika ada persyaratan melampirkan surat bebas narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN), perasaan bahagia mendadak berubah sedih.

”Bingung bayar tes narkotika bagaimana. Karena tidak gratis, bayar Rp 200 ribuan lebih,” jelas dia saat ditemui di BNN Surabaya.

AA masuk ke salah satu SMK negeri di Surabaya itu melalui jalur afirmasi. Keluarganya tergolong pramiskin. Kedua orang tuanya berdagang makanan. AA anak pertama dari dua bersaudara.

Sesuai PP 19 Tahun 2020, untuk tes urine ditarik biaya sebesar Rp 290 ribu. Layanan tersebut bernama Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i angkat bicara. Politikus Nasdem itu menyayangkan sikap sekolah yang memberlakukan penarikan surat bebas narkotika pada kelompok pramiskin.

”Biayanya tidak murah Rp 290 ribu, nggak semua orang punya uang segitu,” kata Imam.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu meminta agar Pemprov Jawa Timur bersikap tegas terhadap sekolah dan bisa melihat lebih jernih dalam urusan PPDB. ”SMA/SMK negeri, kembalikan saja ke Pemkot Surabaya," ucap Imam.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai memastikan bahwa tidak ada kewajiban bagi siswa SMA/SMK negeri PPDB Jawa Timur menyertakan surat bebas narkotika. ”Itu tidak benar,” kata Aries singkat.