PP PORDASI dan Kementan Kerja Sama Wujudkan Zona Bebas Penyakit Kuda

JawaPos.com–Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertanian terkait sinergitas pengembangan kuda di Indonesia. Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi kemajuan sektor peternakan kuda sekaligus mendukung olahraga berkuda di tanah air. 

Ketua Umum PP PORDASI Aryo Djojohadikusumo berharap melalui kolaborasi ini Kementerian Pertanian dapat membantu mewujudkan zona bebas penyakit kuda atau equine disease free zone (EDFZ) dengan target terdekat di Bali dan Jabodetabek. Zona ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam mengembangkan olahraga berkuda di Indonesia.

Menurut Aryo, sejak Asian Games 2018, belum ada lagi EDFZ sehingga kuda dan atlet Indonesia kesulitan melatih jam terbang.

”EDFZ di Bali dan Jabodetabek adalah harga mati untuk kita bisa membuat acara-acara berkuda internasional dengan mengundang atlet dan kuda dari luar negeri sehingga bisa mengembangkan olahraga ini,” kata Aryo.

Aryo menjelaskan, kerja sama PP PORDASI-Kementerian Pertanian merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan berbagai potensi sektor peternakan kuda dengan olahraga berkuda di Indonesia. Pengembangan kuda lokal tidak hanya akan memperkuat sektor olahraga berkuda, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para peternak kuda lokal.

”Olahraga berkuda tidak hanya memiliki nilai prestasi, tetapi budaya dan ekonomi. Dengan sinergi ini, saya optimistis kita dapat meningkatkan kualitas ekosistem berkuda di Indonesia sekaligus membuka peluang baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Aryo Djojohadikusumo. 

Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah program strategis untuk pengembangan sektor peternakan kuda di Indonesia. Pertama, pengembangan rumpun kuda lokal melalui pelestarian dan peningkatan kualitas genetik kuda asli Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal sekaligus mendukung keberlanjutan peternakan kuda nasional.

Kedua, lanjut dia, pengembangan sistem peternakan kuda yang modern dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peternakan kuda Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Fasilitas pendukung juga menjadi prioritas dalam kesepakatan ini.

”Kedua pihak akan membangun sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan peternakan kuda, termasuk fasilitas pelatihan dan pengelolaan yang memadai,” papar Aryo Djojohadikusumo.

Ketiga, pembinaan asosiasi dan kelembagaan peternak kuda. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi peternak kuda sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

”Keseluruhan program ini dirancang untuk mendukung perkembangan olahraga berkuda di Indonesia sekaligus memberikan dampak positif bagi komunitas peternak kuda,” jelas  Aryo.

Keempat, pertukaran data dan informasi serta bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua pihak demi mendukung keberlanjutan program. Salah satu yang akan dikembangkan adalah pembuatan Paspor Kuda yang bertujuan untuk registrasi dan kartu identitas yang mampu meningkatkan nilai jual kuda agar peternak sejahtera.

Ketua Komisi Peternakan PP PORDASI Prof. Muladno mengapresiasi langkah konkret yang sedang disusun Kementerian Pertanian mengenai EDFZ. Hal tersebut dipandang penting agar kuda-kuda Indonesia bisa bertanding di tingkat internasional termasuk target mengikuti Olimpiade Los Angeles 2028.

”Itu penting karena kalau tidak EDFZ, kuda tidak bisa keluar masuk. Untuk meningkatkan kualitas kuda supaya kuda kita bisa berkompetisi di level internasional,” ujar Muladno.

PP PORDASI bersama Kementerian Pertanian juga akan mewujudkan pendataan, registrasi, dan pembuatan Paspor Kuda baik lokal maupun elite. Hal ini untuk memastikan Indonesia memiliki data kuda yang akurat baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.