Waktu Mepet, Dana Pemerintah Sulit Cair, Bali Batal Jadi Tuan Rumah World Beach Games 2023

JawaPos.com – Indonesia kembali gagal menjadi tuan rumah ajang olahraga bertaraf dunia. Setelah Piala Dunia U-20 2023, kali ini giliran World Beach Games (WBG) 2023 yang batal diselenggarakan di tanah air.

Multievent khusus olahraga pantai terbesar di dunia itu sedianya bergulir di Bali pada 5–12 Agustus.

Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah tersebut terjadi setelah Association of National Olympic Committees (ANOC) mengumumkan bahwa Bali memutuskan mundur menjadi penyelenggara. ANOC merupakan organisasi yang membawahkan Komite Olimpiade dari 206 negara.

ANOC tidak hanya mencoret Indonesia jadi tuan rumah. Tapi, juga membatalkan WBG 2023. Sebab, mundurnya Bali dilakukan sebulan sebelum penyelenggaraan. ”Sangat mengejutkan dan sangat mengecewakan ANOC mengetahui bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah menarik diri dari komitmennya untuk menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games dan ANOC General Assembly pada Agustus 2023.” Demikian pernyataan ANOC pada Selasa (4/7) malam. ANOC mengungkap bahwa KOI membatalkan Bali sebagai tuan rumah WBG 2023 lantaran masalah anggaran.

Ketua KOI Raja Sapta Oktohari membenarkan bahwa tidak jadi digulirkannya ajang tersebut disebabkan masalah anggaran. Pemerintah Indonesia sejatinya telah menyetujui pembiayaan WBG Bali 2023. ”Tapi, faktanya mekanisme anggaran tidak mudah dan waktu 30 hari tidak akan cukup untuk menjalankan tanggung jawab Indonesia (sebagai tuan rumah),” paparnya di Jakarta kemarin (5/7).

Selain mekanisme anggaran yang waktunya terlalu mepet, Okto –sapaan karib Raja Sapta Oktohari– mengatakan, perginya sponsor jadi salah satu penyebab dibatalkannya WBG 2023. Banyak sponsor yang tak lagi mendukung ajang tersebut setelah Piala Dunia U-20 2023 batal. ”Situasi Indonesia kan sangat dinamis ya. Apalagi kita tahu terakhir itu ada pembatalan Piala Dunia U-20 yang berdampak terhadap sponsor. Sehingga pasca pembatalan itu, sponsor banyak yang menarik diri dan kami sudah lapor waktu itu bahwa ini kita sepertinya harus siap-siap tanpa sponsor,” bebernya.

Okto menjelaskan, KOI sejatinya berani untuk menyelenggarakan WBG 2023 dengan situasi seperti itu. Sebab, dia yakin ajang tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Tapi, mekanisme yang menjadi tantangan terbesar terkait dengan penyelenggaraan WBG 2023.

KOI, lanjut Okto, hanya pelaksana WBG 2023. Sementara itu, mekanisme, proses, dan lainnya merupakan ranah stakeholder lain. ”Dan upaya-upaya terus kami komunikasikan. Kami juga tidak kerja sendirian karena kami selalu melibatkan semua stakeholder supaya hasilnya juga bisa maksimal,” katanya.

Okto mengaku enggan mengambil risiko dengan memaksakan menggelar WBG 2023. Sebab, hal itu bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan dan mencoreng nama baik bangsa. Apalagi, Indonesia selama ini mampu menggelar berbagai multievent dengan baik seperti Asian Games 2018 dan ASEAN Para Games 2022. ”Kami tak mau kegiatan yang baik justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini bisa membahayakan banyak pihak,” jelas dia.

Kini Okto dan KOI tengah melakukan pembicaraan dengan ANOC untuk bernegosiasi terkait sanksi dan konsekuensi yang bisa diterima Indonesia akibat gagal menjadi tuan rumah WBG 223. Dia menyadari situasi tersebut tidak mudah. Namun, jauh lebih baik daripada mengorbankan standar kualitas dengan isu yang sangat sensitif di Indonesia, yakni anggaran.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo turut menyayangkan pembatalan WBG Bali 2023. Namun, keputusan itu diambil setelah melalui berbagai hal dan pertimbangan serta yang terbaik untuk marwah Indonesia.

Terkait mekanisme anggaran, Dito menyampaikan, terdapat perbedaan angka antara ekspektasi dan perhitungan biaya yang dibantu pemerintah serta pemasukan sponsor awal. Diskusi panjang pun terjadi. Tapi, sejak menjabat Menpora, Dito sudah melakukan review antara Kemenpora dan pihak penyelenggara (KOI) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

”Sementara diajukan sebesar Rp 446 miliar. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pihak penyelenggara tampaknya melihat dianggap kurang dan ditakutkan berdampak pada citra Indonesia sehingga memilih untuk tidak melanjutkan,” tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebutkan, kegiatan WBG Bali 2023 belum masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemenpora 2023. Yustinus memastikan bahwa arahan untuk penganggaran sejatinya sudah dilakukan. ”Kegiatan ini belum masuk dalam DIPA Kemenpora 2023. Sudah ada arahan dan rapat untuk menganggarkan, namun angka pasti belum disepakati hingga beberapa waktu lalu. Agaknya ada gap antara perencanaan dan ekspektasi pembiayaan dengan sponsor,’’ ujarnya.

Yustinus mengimbau agar hal itu bisa ditindaklanjuti. ”Kemungkinan besar kendala di KOI, bukan di Kemenpora. Perlu didalami lebih lanjut,’’ jelasnya.