Akrab dengan Berita Miring, Pengurus Mengaku Sulit Jual Nama PSSI

JawaPos.com – Desas-desus adanya mahar untuk mendapat kursi manajer timnas U-19 di Piala Dunia U-20 menjadi berita heboh.

Terutama bagi pengurus PSSI di daerah. Terlebih, isu tersebut juga menyeret nama Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan. Dalam pemberitaan sebelumnya, beredar kuitansi 100 ribu dolar Singapura yang diduga sebagai pelicin untuk memuluskan menduduki kursi manajer.

Dari gambar yang beredar, orang yang memberikan dana tersebut adalah Sekretaris Tim Sriwijaya FC Achmad Haris. Sedangkan Joko Purwoko adalah penerima uang itu. Kabar yang ada menyebutkan bahwa Haris diminta Dodi Reza Alex Noerdin yang merupakan mantan bos Sriwijaya FC untuk menyetorkan uang tersebut ke PSSI.

Baca Juga: Rencana Shin Tae-yong Disepakati, Timnas U-19 Akan TC ke Spanyol

Isu itu ditanggapi sejumlah pengurus asprov. Ketua Asprov PSSI Kalimantan Utara Hendra Radianto misalnya. Dia merasa gerah dengan pemberitaan yang dianggapnya merugikan nama baik PSSI. Baik di pusat maupun di daerah.

Sebab, kepercayaan publik terhadap PSSI bisa luntur. Apalagi, selama ini PSSI terbilang sudah akrab dengan pemberitaan miring. ”Membangun kepercayaan masyarakat itu susah. Menjual nama PSSI, khususnya daerah, sangat sulit, bahkan banyak kendala,” ujarnya.

Hendra mencontohkan, pihaknya di daerah sudah jatuh bangun untuk bisa melaksanakan program-program PSSI. Mulai pelaksanaan Liga 3, Piala Soeratin, hingga tidak ketinggalan kursus pelatihan perangkat pertandingan.

Karena itu, pihaknya berharap masalah yang ada bisa segera diselesaikan. Dia memberikan usul untuk bisa melibatkan Komite Etik dan Disiplin PSSI. ”Jika kesalahan dilakukan pengurus PSSI, apalagi dengan menjual nama ketua umum, orang yang bersangkutan dapat disidang etik dan dapat diberi sanksi sesuai dengan kode etik disiplin,” tegasnya.

Sebaliknya, jika yang melakukan kesalahan itu adalah calon manajer timnas, dia bisa dikenai sanksi disiplin melalui sidang komdis. Apalagi jika sang calon merupakan pengurus klub ataupun asprov.

”Jika ada oknum yang terlibat, harus segera diberi sanksi. Jangan dibiarkan berlarut-larut dan menggelinding tanpa arah,” tandasnya. ”Jangan sampai permasalahan ini membuat kita jatuh ke lubang yang sama,” imbuhnya.

Beberapa asprov lain yang dihubungi Jawa Pos seperti DKI Jakarta belum mau berkomentar. Ketua Asprov PSSI Lampung Edi Samsul juga belum bisa memberikan tanggapan. Dia menunggu klarifikasi resmi dari PSSI.

”Kami (Asprov Lampung, Red) tunggu, baru kita komen. Kita lihat saja perkembangannya,” tutur dia kepada Jawa Pos kemarin.