Menerka Nasib Sepak Bola Indonesia jika Sanksi FIFA Terlalu Keras

JawaPos.com - Berbeda dari saat FIFA mencabut Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, mereka menyatakan dengan jelas alasan mencabut Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Yakni ketidakmampuan memenuhi komitmen membangun infrastruktur untuk menyelenggarakan turnamen FIFA.

Hal itu berbeda ketika FIFA melakukan hal serupa kepada Indonesia dengan hanya menyebut due to current circumstances atau karena keadaan-keadaan yang saat ini terjadi. Ini membuktikan, dalam soal infrastruktur turnamen, Indonesia tak bermasalah.

Namun, FIFA mencantumkan kemungkinan menjatuhkan sanksi. Kata seperti ini tak ada dalam keputusan FIFA saat mencabut Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 yang baru akan digelar 10 November mendatang. Dengan kata lain, kesalahan Peru lebih ringan ketimbang Indonesia, hanya ketidaksanggupan menyiapkan fasilitas, padahal turnamen itu baru akan digelar sepuluh bulan ke depan.

Sebaliknya, sembari mencantumkan kalimat "karena keadaan yang saat ini terjadi", FIFA mencantumkan "kemungkinan sanksi" kepada Indonesia. Artinya, pelanggaran komitmen oleh Indonesia mungkin dianggap FIFA lebih berat ketimbang yang dilakukan Peru.

"Curent" atau "saat ini" tentunya bukan peristiwa bulan lalu atau bulan sebelum FIFA mencabut Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U20, dan apalagi bukan tahun lalu ketika sepak bola Indonesia diguncang Tragedi Kanjuruhan. Beberapa hari sebelum FIFA membuat keputusan terhadap Indonesia memang terjadi gelombang protes yang menolak timnas Israel mengikuti turnamen Piala Dunia U20 2023 di Indonesia yang berpuncak pada penolakan yang sama yang dilakukan gubernur Bali dan Jawa Tengah yang keduanya menjadi tempat penyelenggaraan turnamen tersebut.

Sejumlah kalangan menganggap langkah itu sebagai bentuk lain dari intervensi pemerintah, kendati yang melakukan adalah pemerintah daerah.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir sendiri menyinggung intervensi pemerintah sebagai alasan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Erick dan para petinggi PSSI, juga komunitas sepak bola nasional, khawatir sanksi FIFA kepada Indonesia akan keras, apalagi sudah ada preseden pada 2015 ketika Indonesia dijatuhi sanksi keras berupa larangan mengikuti turnamen-turnamen internasional yang juga karena intervensi pemerintah.

Menurut Erick, jika sanksi seperti itu yang dijatuhkan FIFA, bukan saja sepak bola nasional yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia.

Erick dan PSSI tahu pasti FIFA dan aturan-aturannya sehingga tak gampang menganggap FIFA bersikap tidak adil. Sebaliknya, sejumlah kalangan menganggap FIFA berlaku tidak adil terhadap Indonesia. Mereka bahkan menuding FIFA berstandar ganda, seraya menunjuk sikap FIFA terhadap Rusia setelah menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Antara Rusia dan Yugoslavia

Orang lupa bahwa sanksi FIFA kepada Rusia didasari alasan yang kuat. Sejak era 1990-an, badan-badan olahraga dunia seperti FIFA dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) sudah berubah dengan kerap melihat diri mereka penguat gerakan moral, termasuk melawan kesewenang-wenangan sebuah negara terhadap negara lainnya.

Sebelum periode 1990-an, badan-badan olahraga itu sangat apolitik. Salah satu contohnya adalah ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada 1979. Komite Olimpiade Internasional (IOC) tak membatalkan Olimpiade 1980 yang diadakan di Moskow ini. Olimpiade itu jalan terus sekalipun diboikot oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Sebelum era 1990-an kerap terjadi perang yang berakhir dengan pendudukan sebuah negara oleh negara lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara dan termasuk perang Arab-Israel pada 1949-1967 dan 1967-1973.

Memang ada kasus unik ketika invasi AS dan sekutu-sekutunya ke Irak pada 2003 tidak mendatangkan sikap dari organisasi-organisasi olahraga dunia. Ini karena invasi Irak 2003 terjadi setelah mendapatkan persetujuan PBB, berkaitan dengan isu proliferasi senjata nuklir dan dukungan Irak terhadap terorisme dua tahun setelah AS diguncang serangan teror 11 September 2001.