Negarawan di Bulan Bahasa dan Sastra

LUSA kita memasuki Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepingin merasakan sebagai seorang negarawan? Gampang. Cukup berbahasalah dengan baik dan benar.

Apakah negarawan selalu dari seorang politikus? Lazimnya demikian. Hal tersebut juga sesuai dengan definisi KBBI V versi daring. Lalu, apakah peluang rakyat biasa untuk menjadi negarawan sudah tertutup? Apakah mereka harus bermetamorfosis dulu sebagai politikus agar dapat meraih predikat negarawan? Menurut hemat saya sih tidak.

Bahwa sebagian besar negarawan lahir dari politikus memang iya. Walakin, menjadi negarawan tidaklah mesti melewati fase politikus.

Beda negarawan dan politikus terletak pada cara pandang dan perbuatan saja. Cermatilah! Mereka yang hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya tidak akan pernah bergelar negarawan. Meski, mereka berbusa-busa menjejalkan argumen membela wong cilik. Berkoar-koar bekerja demi kemajuan negara. Berbagai-bagai mantra disemburkan. Namun, ya itu, sekadar berhenti sampai di kerongkongan. Jauh panggang dari otak, apalagi hati. Hanya mementingkan perut dan sedikit di bawah perut.

Sebenarnya setiap orang dapat menjadi negarawan. Siapa pun bisa. Perhatikanlah! Di Batavia, 28 Oktober 1928, berkumpul para pemuda. Merekalah negarawan. Sejati. Ada Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Pemoeda Kaoem Betawi, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, dan organisasi pemuda lainnya.

Mereka berhasil mengguncang ibu pertiwi. Tidak kalah hebat dari Sumpah Amukti Palapa Mahapatih Gajah Mada. Menyatukan Nusantara dengan bahasa. ”Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.” Bahasa Melayu pun berubah rupa bahasa Indonesia.

Kedudukan bahasa Indonesia kian mantap sebagai bahasa negara setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai jati diri bangsa, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Kini, hampir 91 tahun pasca dideklarasikan Soempah Pemoeda, bagaimana nasib bahasa persatuan itu? Memprihatinkan. Lihatlah! Orang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa nasional. Gedung-gedung pencakar langit, mal-mal, perumahan-perumahan elite, merek-merek barang lebih sering menyandang nama asing. Masih mending jika asing di situ berasal dari bahasa daerah, bahasa ibu. Lha ini…

Datanglah ke pekan. Carilah pengeset kaki. Saya yakin Anda akan menemukan keset berjenama ”welcome”. Mengapa tidak menggunakan ”selamat datang”, ”sugeng rawuh”, atau ”wilujeng sumping”? Klaim bahwa bahasa asing lebih baik, lebih keren, lebih prestise daripada bahasa Indonesia harus dihapus dari benak kita. Kita ini hidup di bumi Zamrud Khatulistiwa, Bung!

Bangsa Indonesia sesungguhnya pun tidak anti-bahasa asing. Buktinya, banyak kosakata asing yang diserap bahasa Indonesia. Diadopsi bulat-bulat. Tidak berubah bunyi dan ejaannya. Contoh: plaza, supermarket, blog, modern, internet, superstar, dan start. Sebab, karakter bahasa memang dinamis, terus berkembang. Juga hidup. Itu baik. Tapi, ya itu, jangan kemlondo, keminggris. Sudah ada padanannya, kok masih menggunakan yang asing.

Bagaimana kalau di ruang publik yang sering disinggahi orang asing? Bandara internasional, tempat wisata, atau hotel, misalnya. Tidak bolehkah memampang bahasa asing? Kalau itu, malah harus. Sekalian belajar bahasa asing.

Namun, ingat, bahasa Indonesia yang utama. Tulis bahasa indonesianya dulu (yang besar), baru asingnya (kecil saja). Misalnya, ”dorong”, baru ”push”; ”tarik”, baru ”pull”; dan ”keluar”, baru ”exit”. Pun, ”masuk”, baru di bawahnya (bukan setelahnya) ”in”. Itu untuk menghindari salah baca: masukin.

Akhirulkalam, mari kita martabatkan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Semoga bahasa Indonesia kian menginternasional. Selamat berbahasa Indonesia di bulan bahasa, Oktober 2019. Jadilah negarawan dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. (*)