AS Dorong Penyelidikan Penggunaan Senjata Kimia di Syria

JawaPos.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley menyerukan Dewan Keamanan PBB agar menyelidiki penggunaan senjata kimia di Syria. Hal itu dilakukan setelah adanya laporan serangan gas beracun di sebuah kota yang dikuasai pemberontak.

Senin (9/4) lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan, harus ada harga yang dibayar terkait penggunaan senjata kimia. AS menyerukan kepada 15 anggota DK PBB untuk membuat rancangan resolusi PBB bagi penyelidikan internasional atas penggunaan gas beracun di Syria.

Jika teks resolusi yang disusun AS dimasukkan ke dalam pemungutan suara, para diplomat mengatakan bahwa kemungkinan teks itu akan diveto oleh Rusia. Resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan harus tidak ada veto oleh Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, atau AS untuk diloloskan.

Seperti dilansir Reuters, dalam diskusi tertutup Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan, ia berencana untuk menempatkan rancangan resolusi PBB bagi penyelidikan penggunaan gas beracun di Syria dengan pemungutan suara pada Selasa (10/4).

"Amerika Serikat akan menanggapi serangan senjata kimia di Syria terlepas dari apakah Dewan Keamanan bertindak atau tidak," ujar Haley.

"Ini pada dasarnya adalah pengaturan diplomatik. Rusia pasti akan memveto teks resolusi AS yang mengkritik Assad, dan Washington akan menggunakan ini untuk membenarkan serangan militer," kata Pakar PBB di Dewan Eropa tentang Hubungan Luar Negeri, Richard Gowan.

Washington pernah mengebom satu pangkalan udara Pemerintah Syria pada 2017 dengan alasan untuk melakukan serangan gas beracun.

Sebuah kelompok bantuan medis Syria mengatakan, setidaknya 60 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka di beberapa tempat dalam serangan terhadap di Douma pada Sabtu pekan lalu.

Rusia dan Syria mengatakan, tidak ada bukti bahwa serangan gas telah terjadi. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia menuduh AS, Prancis, dan Inggris memicu ketegangan internasional dengan terlibat dalam kebijakan konfrontatif melawan Rusia dan Syria.

"Sebuah metode sedang dimanfaatkan, ada fitnah, penghinaan, retorika, pemerasan, sanksi, dan ancaman untuk menggunakan kekuatan melawan negara berdaulat," katanya seperti dilansir Sana.

Penyelidikan bersama sebelumnya dilakukan oleh PBB dan Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia. Mereka telah menemukan bahwa Pemerintah Syria menggunakan gas sarin dalam serangan April 2017, dan juga beberapa kali menggunakan gas klorin sebagai senjata.

Penyelidikan itu berakhir pada November setelah Rusia melakukan pemblokiran untuk ketiga kalinya. Sebuah upaya oleh Dewan Keamanan PBB untuk memperbarui mandatnya untuk satu tahun lagi. Moskow mengecam penyelidikan bersama AS dan organisasi tersebut sebagai kesalahan.

Nebenzia juga mengatakan, ia juga dapat menempatkan teks resolusinya dalam pemungutan suara menyaingi teks dari AS.