Dua Tahun Digenjot, Program Listrik Jokowi-JK Baru Tercapai 1.358 MW

JawaPos.com - Pemerintah Jokowi-JK memiliki program prioritas di bidang kelistrikan yaitu pembangunan megaproyek 35.000 megawatt (MW). Hal ini dilakukan untuk ketersediaan listrik yang memadai, merata, dan harga yang terjangkau akan meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi masyarakat.

Tercatat, hingga 15 Januari 2018, Program 35.000 MW yang telah beroperasi adalah sebesar 1.358 MW. Detailnya, 466 MW dibangun oleh PLN sementara sisanya sebesar 892 MW dari perusahaan listrik swasta (IPP).

"Pembangkit 35.000 MW yang telah beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar 104 MW," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, di Jakarta, Senin (29/1).

Agung juga menegaskan saat ini sebanyak 17.096 MW sudah memasuki tahap konstruksi. Sebesar 5.657 MW oleh PLN dan 11.439 yang berasal dari pengembang swasta.

"Dari Proyek 35.000 MW, 17.096 MW atau sekitar 48 persen sudah masuk tahap konstruksi. Sementara, 12.724 MW lainnya sudah kontrak namun belum kontruksi. Jadi yang belum melakukan kontrak atau Power Purchase Agreement hanya 4.682 MW. Ini trennya jelas, positif. Sekitar 20.000 MW di antaranya ditargetkan beroperasi pada tahun 2019," jelasnya.

Di samping Proyek 35.000 MW, terdapat juga pembangunan pembangkit yang berasal Fast Track Program (FTP) tahap 1 dan 2 serta Program Reguler yang berjumlah sekitar 7.800 MW. Agung menjelaskan, ketiga program tersebut, sebesar 6.395 MW di antaranya telah beroperasi.

Sebagaimana diketahui, program 35.000 MW sangat berkontribusi terhadap rasio elektrifikasi. Hingga akhir tahun 2017, raihan rasio elektrifikasi nasional mencapai 95,35 persen. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 92,75 persen.