Sempat Viral, Ketua MPR Langsung Bantah Ada 5 Fraksi Dukung LGBT

JawaPos.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mendadak viral, lantaran dalam kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, dia menyebut ada lima fraksi di DPR yang mendukung dilegalkanya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.

Saat dikonfirmasi ihwal kebentaran hal tersebut, Zulkifli langsung membantahnya. Dia menegaskan, lima fraksi tersebut tidak mendukung, melainkan menolak adanya LGBT.

"Lima fraksi menolak LGBT," ujar Zulkifli kepada JawaPos.com, Sabtu (20/1).

Saat disinggung, lima fraksi tersebut siapa saja terkait soal dukungan LBGT yang menurtnya itu tidak benar, Zulkifli belum membalas pesan aplikasi WhatsApp yang dikirim redaksi JawaPos.com.

Diketahui, lantaran pernyataan ada Fraksi di DPR yang mendukung LGBT itu, banyak sudah anggota dewan yang merespons ucapan Ketua Umum PAN yang akrab disapa Zulhas itu. 

Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong menegaskan, mau jadi apa negara Indonesia apabila ada fraksi yang mendukung adanya LGBT.

"Jadi kalau dibiarkan berlangsung, maka negara ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini mau dikemanakan, nilai-nilai luhur Pancasila mau dikemanakan," ujar Ali Taher kepada JawaPos.com.

Menurut Ali Taher, jangan karena mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi maka ‎membebaskan adanya LGBT. Bagaimanapun Indonesia harus dibangun oleh masyarakat yang beradab dan berketuhanan yang maha esa.

"Jadi kebebasan itu jangan diterjemahkan sebebas-bebasnya, boleh demokrasi tapi yang beradab," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Firman Soebagyo juga ikut bicara mengenai hal tersebut. Menurut dia bahwa sampai saat ini tidak ada fraksi yang menyetujui ‎adanya LGBT.

Bahkan semua fraksi menolak apabila adanya pembahasan mengenai LGBT perlu mendapatkan dukungan. Sehingga tidak mungkin apabila DPR pernah membas Rancangan UU mengenai ‎LGBT.

"DPR sampai sekarang belum pernah membahas, bahkan hampir semua fraksi menolak dimasukan ‎dalam daftar prolegnas," kata Firman.

Politikus Partai Golkar ini melihat, bahwa Indonesia mayoritas pendudunya muslim. Sehingga perlu banyak kajian untuk memasukan Rancangan UU tersebut.

"LGBT sensitifitasnya tinggi, jadi tidak mudah meloloskan Rancangan UU yang akan membuat suasana gaduh," pungkasnya.