Pertamina Diminta Jangan Mengeluh Kelola Distribusi BBM Bersubsidi

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) sejak 1 Januari 2018 resmi mengolah blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dengan tambahan pendapatan bersih sekitar Rp 4,19 triliun setiap tahunnya.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, dengan tambahan pendapatan yang sangat signifikan itu, tidak ada alasan bagi Pertamina mengeluhkan beban biaya penugasan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Fahmy mengaku kebijakan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan BBM penugasan sampai akhir triwulan pertama 2018 menyebabkan potensial bagi BUMN migas ini. Namun, tambahnya, Pertamina mendapatkan untung yang sangat besar dari pengelolaan blok Mahakam.

"Pertamina memang kehilangan keuntungan (opportunity loss) sekitar Rp19 triliun. Namun, dari pengelolaan blok Mahakam, Pertamina memperoleh tambahan asset Rp122,59 triliun, fresh money Rp47,84 triliun, dan pendapatan netto per tahun sebesar Rp4,12 triliun," katanya kepada JawaPos.com, Selasa (2/1).

Menurutnya, perolehan tambahan asset ini akan didapat Pertamina dari pengelolaan blok Mahakam, maka kerugian yang dialami Pertamina tidak akan berarti.

Diketahui, blok Mahakam masih menyimpan cadangan 57 juta barel minyak, 45 juta barel kondensat, dan 4,9 trillion cubic feet (tcf gas). Menurut perhitungan SKK Migas, dengan pemberian asset non-cash Blok Mahakam, asset Pertamina akan bertambah sekitar 20 persen, atau sebesar USD 9,43 miliar (Rp122,59 triliun). Adanya tambahan ini, total asset Pertamina menjadi USD 54,95 miliar (Rp714,35 triliun).

"Dengan tambahan asset sebesar itu, equity Pertamina akan meningkat. Peningkatan equity itu akan meningkatkan financial leverage Pertamina hingga 3 kali lipat," lanjutnya.

Fahmy menjelaskan, dengan share down 39 persen dari saham Blok Mahakam, Pertamina akan memperoleh cash inflow dalam bentuk fresh money sebesar USD 3,68 miliar (39% X USD 9,43 miliar) atau sekitar Rp47,84 triliun.

Berdasarkan produksi sebelumnya, potensi pendapatan netto Pertamina setelah dikurangi cost recovery, selama tahun 2018 diprediksikan akan mencapai sebesar USD 317 juta (Rp4,12 triliun).

"Bahkan, jika ditambahkan biaya penugasan BBM Satu Harga sebesar Rp800 miliar per tahun, potensi kerugian sebagai opportunity loss masih sangat kecil. Meskipun harga BBM penugasan tidak dinaikkan, komponen biaya penugasan dan margin Pertamina juga sudah dimasukkan sebagai komponen biaya dalam penetapan harga BBM Penugasan," bebernya.

Pengamat Ekonomi dari UGM ini mengungkapkan, Pertamina tidak boleh selalu mengeluhkan beban biaya penugasan BBM yang harus ditanggung. Keluhan itu, menurutnya, mengindikasikan seolah Pertamina merasa keberatan dalam menjalankan tugas dari Pemerintah.

Pasalnya, Pemerintah nantinya pasti akan memberikan kompensasi dalam bentuk non-cash asset dari ladang Migas lainnya kepada Pertamina. Seperti blok terbesar Rokan, dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia, yang kontraknya akan berakhir pada 2021.