Diduga Memfitnah Ustad Abdul Somad, Ini Reaksi Arya Wedakarna

JawaPos.com - Karena diduga sebagai otak pelaku persekusi Ustad Abdul Somad, Anggota DPD dari pemilihan Bali, Arya Wedakarna dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Eddy ke Badan Kehormatan (BK) DPD.

Saat dikonformasi, Arya Wedakarna mengaku tidak mempermasalahkan adanya laporan tersebut. Bahkan dia siap menjalani sidang etik di BK DPD. "Pasti saya siap untuk menghadapi sidang BK," ujar Arya kepada JawaPos.com, Selasa (12/12).

Namun demikian Arya mengaku optimis dalam sidang etik di BK DPD tidak akan mendapat sanksi bersalah. Pasalnya, dalam hal ini dia tidak terlibat dalam persekusi terhadap Ustad Abdul Somad.

"Prinsipnya saya tidak pernah terlibat dan tidak ada statement saya yang menolak (Abdul Somad), dan saat persekusi saya tidak ada di lokasi," katanya.

Lebih lanjut ditambahkan, Arya pihaknya juga berencana melaporkan Lukman Eddy ke aparat kepolisian karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Pasalnya dia tidak menjadi otak pelaku atau pun terlibat dalam persekusi itu.

"Akan pikirkan melaporkan balik beliau karena sudah melakukan pencemaran nama baik," pungkasnya.

‎Sekadar informasi, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Eddy telah melaporkan Anggota DPD dari pemilihan Bali, Arya Wedakarna‎ ke BPK DPD. Diungkapkan Lukman dalam pelaporan itu karena Arya diduga menjadi otak pelaku atas persekusi yang dialami oleh Abdul Somad di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu.

Menurut Lukman, adanya satu pelanggaran etik yang dilakukan oleh Arya, sehingga BK DPD perlu tancap gas dalam memproses laporan yang ia layangkan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan sikap dari Arya ini telah membuat rusak citra DPD. Jadi, tidak ada alasan bagi DPD untuk menindaklanjuti laporannya.

Sebagaimana diketahui, anggota DPD asal Bali ini menolak kedatangan Ustad Abdul Somad yang akan melakukan safari dakwah di Pulau Dewata tersebut 8-10 Desember. Dalam akun Facebook-nya, Arya menuding Ustad Abdul Somad adalah anti-Pancasila. 

“Siapa pun boleh datang ke Bali, Pulau Seribu Pura, bahkan Raja Arab Saudi saja tidak masalah datang ke Bali untuk berlibur asal tanpa agenda politik terselubung. Tapi tentu Bali menolak jika ada oknum siapapun yang datang ke Pulau Dewata dengan agenda anti Pancasila. Ngiring kawal NKRI dan Tolak Agenda Khilafah tersosialisasi di Bali,” kata Wedakarna melalui fan page Facebook @dr.aryawedakarna, Jumat (1/12).

Wedakarna menyebut, penolakan itu merupakan aspirasi masyarakat Bali yang sudah viral di medsos beberapa hari sebelumnya. Ia menyertakan screenshoot unggahan Instagram @creme_de_violette yang berjudul “Jangan biarkan mereka meracuni Bali Waspadalah wahai saudara2ku di Bali, jangan sampai Bali menjadi Majapahit kedua," katanya.