Menhub Budi Cari Dana Rp 922 T Biaya Infrastruktur Transportasi RI

JawaPos.com - Kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018 mencapai Rp 1.283 triliun. Sementara, kemampuan pembiayaan pemerintah sebesar Rp 360,16 triliun. Dengan begitu, pemerintah masih kekurangan dana hingga Rp 922,84 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi diperlukan sumber pendanaan non-APBN. Bagi proyek yang layak secara finansial dan ekonomi.

"Maka skema pembiayaan dapat menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," ujar Budi dikutip Indopos (Jawa Pos Grup), Minggu (10/12).

Budi menambahkan, dengan kerja sama tersebut dapat menghemat APBN sekitar Rp 8,007 triliun. Yang terdiri atas efisiensi belanja operasional sebesar Rp 4,695 triliun. Serta investasi sebesar Rp 3,313 triliun.

"Total efisiensi kerja sama bandar udara sebesar Rp 6,852 triliun. Dengan efisien pertahun Rp 412,69 miliar. Kemudian efisiensi kerja sama terminal sebesar Rp 167,48 miliar dengan efisiensi pertahun Rp 5,58 miliar. Serta kerja sama pelabuhan sebesar Rp 986,67 miliar dengan efisiensi pertahun Rp 33,18 miliar," jelas Budi.

Selain efisiensi, Kemenhub dapat lebih fokus melaksanakan tugas sebagai regulator serta agen pembangunan. Sebab, peran sebagai operator secara bertahap dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Ini sebagai salah satu upaya Kemenhub dalam mengoptimalkan daya guna barang milik negara. Efisiensi APBN dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang didapat dari hasil kontribusi tetap dan pembagian keuntungan antara Kemenhub dan mitra," pungkasnya.

Yang akan dilakukan kerja sama seperti Terminal Tirtonadi Solo. Kemudian untuk 10 bandar udara seperti di Tapanuli Tengah, Labuan Bajo, Tanjung Pandan, Lampung, Tarakan, Jayapura, Fatmawati, Palu, Luwuk, dan Sabang. Selain itu kerja sama dengan 20 pelabuhan laut, antara lain di Probolinggo, Sintete, Bitung, Bima, Waingapu, Manokwari, Ternate, Kalabahi, Lembar, Kupang, Badas, Tanjung Wangi, Ende, Biak, Fak Fak, Kendari, Merauke, Sorong dan Arar, Pare Pare, serta Pantoloan.