Senin, 11 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Dedi Mulyadi Bocorkan Instruksi JK kepada Kader di Daerah-Daerah

| editor : 

Dedi Mulyadi

Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi (RMol Jabar/JawaPos Grup)

JawaPos.com - Sejumlah politisi senior Golkar menginginkan adanya perubahan pascakasus yang menjerat ketua umumnya, Setya Novanto. Terlebih, Novanto saat ini berstatus sebagai tahanan KPK. Salah satunya yang getol adalah Jusuf Kalla.

JK-sapaannya- meminta pengurus dan kader di daerah mendorong perubahan kepemimpinan partai di tingkat pusat. Itu tak lepas dari merosotnya elektabilitas Golkar.

"Beliau (Jusuf Kalla) berpesan agar perubahan harus dilakukan. Ini juga disepakati oleh para sesepuh Golkar yang lain seperti Pak

Agung Laksono dan Pak Abu Rizal Bakrie. Masa sih kami ada di peringkat empat atau lima, kita harus peringkat 2 lah,” jelas Dedi dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Pemimpin Baru Golkar’ di Kantor Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup).

Pesan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menurut Dedi, disambut oleh para pengurus di daerah mulai dari DPD provinsi sampai kecamatan.

Mayoritas, kata dia, tidak menginginkan status quo dalam partai yang baru saja mengadakan rapat pleno penunjukan Sekretaris Jenderal, Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum tersebut.

"Ya siapa sih yang tidak ingin partainya menjadi baik. Semua ingin perubahan tentunya, tinggal perubahan ini harus dituangkan melalui gerakan yang konstitusional sesuai dengan mekanisme partai," katanya.

Sebagaimana diketahui, mayoritas pimpinan Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar tingkat Provinsi sudah menggelar pertemuan tertutup di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (19/11) malam.

Pertemuan digelar dalam rangka menyikapi kondisi Setya Novanto yang tidak bisa menjalankan tugas kepartaian karena ditahan oleh KPK.

Secara teknis menurut Dedi, tahapan menuju pembaharuan kepemimpinan partai ini harus dimulai pada awal Desember. Ini berkaitan dengan agenda politik yang mendesak pada awal Januari 2018 yakni dimulainya rangkaian Pilkada serentak.

"Idealnya awal Desember tahapan pembicaraan DPP dan DPD tingkat Provinsi harus sudah dimulai. Kalau menurut Pak Agung Laksono kan akhir Desember, saya kira terlalu sempit waktu kita untuk mengkonsolidasikan diri jelang Pilkada serentak yang dimulai awal Januari 2018," pungkas Dedi.

(mam/jpg/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP