Kedewasaan Politisi Sangat Menentukan Suasana Kebangsaan Pada 2019

JawaPos.com - Menjelang tahun politik 2019 potensi bentuk pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sangat rentan terjadi. Untuk itu, Ormas Gerakan Kerukunan Bangsa (GKB) menyerukan pentingnya melaksanakan empat konsensus, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum GKB Haryo Tienmar menyebut, Bung Karno selalu mengingatkan jangan sekali-kali melupakan sejarah atau Jas Merah. Sebab sejarah telah membuktikan perjuangan yang bersifat kedaerahan tidak berhasil.

Baru setelah 1908 disadari pentingnya perjuangan yang bersifat nasional, perjuangan yang menghapus sekat kesukuan, agama, ras, dan antaragolongan serta bahasa mampu meraih kemenangan. "Tentunya di era sekarang ini semangat 1908 masih tetap relevan,” kata Haryo Tienmar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).

Diketahui, GKB merupakan organisasi yang bergerak di bidang kebangsaan, sosial, budaya dan pariwisata. Ormas ini bertujuan meningkatkan rasa cinta tanah air, budaya Indonesia serta mendorong masyarakat untuk taat hukum, hidup rukun dan bekerja menuju Indonesia sejahtera.

Haryo Tienmar berpendapat, program nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut untuk memperlancar jalur distribusi dan meningkatkan investasi, perlu diapresiasi dan didukung. Sebab selama ini kue pembangunan belum dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Dia mengimbau partai politik (parpol) dan calon kontestan di Pilkada Serentak 2018 untuk bersikap “dewasa” dan tidak mengeluarkan isu-isu yang dapat menimbulkan polemik, perang di media sosial (medsos) dan gesekan lainnya sebagai strategi kampanye. Calon kepala daerah diminta hendak dapat mendinginkan suasana yang panas dan memberikan kesejukan bagi rakyatnya.

2018 disebut dengan tahun yang panas, karena ada 171 Pilkada serentak. Bahkan ada yang menyebut Pilkada 2018 serasa Pilpres 2019, karena genderang menuju Pemilu legislatif dan Pileg 2019 sudah ditabuh oleh masing-masing parpol peserta pemilu.

Tentunya setiap parpol akan memainkan berbagai strategi politik untuk meningkatkan eletabilitas dan populeritas di tingkat pemilih. Pilkada 2018 yang akan diikuti 68 persen pemilih nasional akan menjadi tolak ukur dalam Pileg dan Pilpres.

“Persatuan dan kerukunan masih sangat relevan saat ini. Apalagi di NKRI yang sangat majemuk dari segi ras, etnis, agama dan bahasa. Karena itulah, tidak boleh demi meraih tujuan politik mengangkat sentimen SARA. Kompetisi memperebutkan kekuasan harus dengan cara yang benar, mengedepankan keberagaman dan adu gagasan,” kata Haryo.

Menurutnya, seluruh pengurus GKB akan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi lima tahunan itu. Sekaligus menjadi pengawal bahwa pesta itu berlangsung meriah tanpa ada percikan-percikan yang bisa menyulut perpecahan.

“Sebagai warga negara yang baik tentu berpartisipasi dalam pilkada dan pemilu merupakan sebuah keharusan. Karena saat ini cara seperti itulah yang bangsa ini pilih dalam menentukan pemimpinnya,” tegasnya.