Ray: Presiden Ngomong dong, Anda Pro atau Anti Koruptor sih?

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mendesak Presiden Joko Widodo menunjukan sikap tegasnya terhadap Pansus Angket KPK di DPR. Terutama ketika bergulir wacana lembaga antirasuah itu bakal dibekukan.

Menurut Ray, Partai Golkar saja berani menyatakan ketidaksetujuannya jikalau KPK dibekukan. Padahal, anggota mereka banyak terlibat di dalam pansus tersebut.

"Ini presiden kapan? Saya nggak setuju kewenangan penuntutan KPK dicabut, misalnya. Saya nggak setuju apalagi kalau dibekukan. Ngomong itu dong. Seenggaknya ngomong itu," kesal Ray ditemui dalam forum diskusi di D'Hotel, Menteng, Jakarta, Minggu (10/9). 

Jokowi, kata dia, harus bersikap segera mengingat Pansus Angket KPK akan habis masa kerjanya pada dua minggu mendatang. Karena itu, Presiden tidak bisa lagi menyatakan bahwa ini kewenangan DPR. 

Diketahui rekomendasi pansus sendiri muaranya ada di presiden yang tentu akan menyulitkan Jokowi sendiri. Sebab, jika mantan Wali Kota Solo itu tidak menjalankan rekomendasi pansus yang berisi untuk melemahkan KPK, maka akan ada hak menyatakan pendapat (HMP) terhadapnya.

"Kalau rekomendasi diabaikan, maka DPR berhak menggunakan hak menyatakan pendapat. Bukan tidak mungkin presiden bisa diinterpelasi," papar Ray.

Sementara jika Jokowi mengikuti keinginan Pansus, publik pasti akan bereaksi dan bertanya bahwa sebetulnya presiden pro atau anti terhadap koruptor sih? “Jadi lebih baik bersikap dari sekarang," pungkas Ray.