Gerakan Sejuta Umat Muslim Kepung Candi Borobudur, Kapolri: Larang Itu

JawaPos.com - Sejumlah kelompok masyarakat berencana menggelar aksi Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur pada Jumat, (8/9) mendatang. Kegiatan tersebut bermaksud untuk menyelesaikan konflik Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Menanggapi adanya rencana tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, dirinya sudah memerintahkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono untuk melarang aksi Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur. Karena tempat aksi tersebut merupakan objek vital dan warisan dunia yang harus terjaga.

"Aksi borobudur dilarang. Saya sudah perintahkan Kapolda Jawa Tengah untuk tidak menerima surat pemberitahuan. Karena itu merupakan objek vital dan tempat turis Intenasional," kata Tito di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Tito menjelaskan, bahwa Indonesia harus tetap menjaga warisan budaya leluhur, tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi terhadap kelompok muslim etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Menurutnya, yang terjadi di Myanmar bukan masalah keagamaan. Indonesia sendiri melalui organisasi Walubi sudah bersikap tegas  dan mengecam pemerintah Myanmar, serta mereka pun sudah mengirimkan bantuan sosial kepada kelompok etnis Rohingya.

"Ini permasalahan antara pemerintah yang berkuasa dengan sekelompok etnis yang dianggap ikut melakukan penyerangan atau insurgency pada pemerintah. Ada juga kelompok lain yang sama-sama Budha, etnis Budha lawan etnis Budha," tuturnya.

Maka dalam hal ini, Tito berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi di Candi Borobudur. Lantaran, kelompok Budha melalui organisasi Walubi telah menyatakan sikap tegas kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik tersebut.

"Bukan masalah keagamaannya. Walubi dan pengurus Budha sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang keras, mereka sudah mengecam pemerintah Myanmar untuk selesaikan konflik itu," tandasnya.