Wali Kota Cimahi Tersangka Suap, KPK Ingatkan Soal Korupsi di Dinasti Politik

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija dan suaminya Itoch Tochija sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pembangunan tahap II Pasar Atas Cimahi.

Kasus yang menjerat pasangan suami-istri itu menjadi momentum KPK mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai adanya dinasti politik.

Itoch Tochija merupakan wali kota Cimahi periode 2002-2007 dan 2007-2012. Meski sudah tak lagi menjabat, namun Itoch masih memiliki pengaruh di Kota Cimahi.

Bahkan, dia turut mengendalikan kebijakan dan roda pemerintahan Pemkot Cimahi.

Sementara Atty yang maju kembali dalam Pilkada Cimahi untuk periode kedua hanya menandatangani proyek-proyek Pemkot yang telah diatur Itoch.

"Pengalaman kita yang ini (Wali Kota Cimahi) dan sebelumnya, kita lihat ternyata generasi penerusnya dari dinasti tadi dalam banyak kesempatan dikendalikan oleh (pemimpin) yang sebelumnya. Suaminya adalah Wali Kota Cimahi dua periode kemudian digantikan istrinya. Istrinya itu hampir selesai (periode pertama) mau pemilihan lagi. Dalam penyelidikan kami kelihatan kalau si istri dikendalikan suaminya," ungkap Ketua KPK, Agus Rahardjo, Sabtu (3/12).

Menurut Agus, dalam sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK, dinasti politik rawan terjadi tindak pidana korupsi.

Seringkali mantan kepala daerah masih mengendalikan roda pemerintahan yang telah dipimpin oleh penerusnya yang masih memiliki hubungan darah.

Kasus seperti Cimahi terjadi pada kasus Bangkalan. Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin mengendalikan jalannya pemerintahan yang dipimpin sang anak, Makmun Ibnu Fuad atau Ra Momon. Padahal, Fuad Amin merupakan Ketua DPRD Bangkalan.

"Salah satunya adalah Bangkalan, pada kasus Bangkalan sebetulnya betul-betul bapaknya yang mengendalikan tender-tender bahkan kemudian bapaknya yang menjadi tersangka, meski waktu itu bapaknya penyelenggaara negara, Ketua DPRD Bangkalan," ujar Agus.

Untuk itu, Agus mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan secara seksama integritas, kompetensi, dan profesionalitas orang-orang yang maju dalam Pilkada serentak.

Terutama calon yang berasal dari keluarga yang sebelumnya memimpin atau berasal dari dinasti politik.

"Pesan kami kepada rakyat Indonesia kalau ada penerusan seperti ini, istilahnya dinasti itu tolong perhatikan betul. Pertimbangkan integritas, kompetensi bersangkutan supaya tidak terjadi seperti ini," kata Agus. (put/jpg)