BP Tapera Sebut Driver Gojek Bisa Ambil KPR Subsidi dengan DP 0 Persen

JawaPos.com - Deputi Komisioner bidang Pemanfaatan Dana, BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengatakan, skema DP 0 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor informal terutama mitra ojek daring dari Gojek yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah.

"Melalui kerja sama ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi ketentuan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses KPR dengan DP 0 persen," kata Sid Herdi, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk tentang Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek.

Ia mengatakan bahwa melalui program ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan berkesempatan memiliki rumah pertama melalui skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan fasilitas DP 0 persen.

Menurut dia, kerja sama yang akan berlangsung hingga 2027 ini diharapkan mampu menjangkau banyak Mitra Driver Gojek di berbagai daerah sehingga manfaat program perumahan pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sid Herdi menyatakan, dukungan terhadap MBR juga semakin diperkuat melalui kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan.

Di mana penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan, termasuk melalui Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah.

"Dengan skema DP 0 persen, Mitra Driver Gojek yang lolos verifikasi dan memenuhi ketentuan perbankan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan KPR Subsidi FLPP tanpa perlu menyediakan uang muka, sehingga proses menuju kepemilikan rumah pertama menjadi lebih ringan dan terjangkau," ujarnya, dikutip Sabtu (4/7).

Sid Herdi menambahkan hingga 2 Juli 2026, BP Tapera telah merealisasikan penyaluran FLPP sebanyak 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp11,60 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbesar berasal dari kelompok pekerja swasta sebanyak 61.126 unit atau 65,49 persen, diikuti oleh kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit 17,02 persen, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit 8,19 persen, TNI/Polri sebanyak 1.394 unit 1,49 persen.