Pemerintah Alokasikan 1.000 Rumah Subsidi KPR FLPP untuk MBR di Halmahera Tengah

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 1.000 rumah subsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk memiliki rumah subsidi tersebut masyarakat bisa memanfaatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 unit. "Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5).

Menteri PKP menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP harus kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan. "MoU ini merupakan tindak lanjut pertemuan kami kemarin malam dengan Gubernur Maluku Utara. Saya minta tolong pilih pengembang yang bagus dalam pembangunan rumah subsidi ini," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menilai alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi. "Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat," terangnya. 

Untuk diketahui, pada tahun 2025, pemerintah akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah model Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025. Adapun sebelumnya, kuota FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan sebanyak 220 ribu unit dengan anggaran mencapai Rp 18,7 triliun. 

Terkait kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan, pemerintah belum menyebutkannya. Informasi terakhir untuk alokasi anggaran sebanyak 350 ribu unit rumah tersebut masih dalam proses penghitungan.