Sediakan Hunian Terjangkau di Bekasi

JawaPos.com - Kendati cukup strategis, sektor properti di Indonesia belum bisa menjadi kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan CEO Lippo Group James Riady.

Menurut dia, pengembang –khususnya developer besar– harus berani turun dalam pembangunan sektor properti di titik harga yang terjangkau. James mencontohkan di beberapa negara maju seperti Amerika, Eropa, atau Jepang.

Di sana pertumbuhan ekonominya ditopang sektor properti. ’’Kita mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki 16 juta defisit perumahan. Ada jutaan keluarga yang punya pekerjaan yang mengidamkan rumah. Tapi, tidak terjangkau untuk mendapatkan perumahan yang kualitasnya layak buat dinikmati,’’ ujar James di sela-sela launching proyek Meikarta di Maxx Boxx, Cikarang, Bekasi, Sabtu (13/5).

Lippo Group saat ini menggarap proyek kota baru Meikarta di Cikarang, Bekasi. Lewat proyek tersebut, Lippo menegaskan bahwa mereka sedang merealisasikan hunian dengan harga yang relatif terjangkau demi mendorong properti menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

’’Itulah yang kami harapkan. Peluncuran proyek Meikarta adalah momen bagi properti untuk berkembang. Diharapkan sekaligus menginspirasi seratus developer besar lainnya untuk melakukan hal yang sama. Menawarkan produk berkualitas, lengkap, dan di titik harga yang terjangkau untuk setiap warga Indonesia,’’ tambahnya.

James menyebutkan, lokasi Meikarta di Cikarang berada di tengah-tengah jantung perekonomian Indonesia. Sebab, sejumlah pabrik seperti otomotif dan elektronik berbasis di sana. Lokasi tersebut setidaknya dikelilingi enam kawasan industri yang menjadi sumber permintaan utama. Ribuan perusahaan raksasa nasional dan multinasional pun berbasis di sana dengan ratusan ribu staf serta karyawan kantor dan jutaan pekerja.

’’Jadi, di sana layak membuat suatu kota baru, modern, yang berkepribadian. Sebab, properti lesu itu terjadi karena tidak ada dobrakan, tidak ada pentolan yang terjun membangun sektor properti dengan kreativitas, keberanian, dobrakan, dan penuh energi,’’ pungkasnya.

Berbicara mengenai upaya pengembangan di sektor properti, pemerintah sebenarnya juga memiliki program. Yakni, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, jika melihat realisasinya, program tersebut tidak berjalan cukup lancar. Sejumlah pengembang menyebutkan, kendala pembebasan lahan dan birokrasi pemerintah daerah menjadi penyebabnya.

Meski begitu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meyakini bahwa target proyek rumah MBR dapat tercapai. Yakni, pembangunan satu juta unit rumah MBR.

’’Tahun ini bisa lah tercapai realisasi 85 persen. Berharap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah berjalan lancar,’’ ujar Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Eddy Ganefo.

Dia hanya menggarisbawahi bahwa pemerintah di daerah harus lebih merapatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, jika ada suatu hambatan di daerah, dapat langsung diselesaikan. ’’Selama ini dari daerah tidak cerita bahwa ada hambatan atau aturan yang berubah. Jadi, developer yang masuk kerap terbentur perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah,’’ ujar Eddy.

Sementara itu, mengenai praktik di lapangan, Eddy juga mengakui bahwa pengajuan KPR dari calon pembeli yang sering ditolak menjadi kendala pergerakan rumah MBR. ’’Secara garis besar, itu sih masalahnya. Untuk masalah ke atas, perizinan dengan pemerintah, sedangkan masalah ke bawah adalah pengajuan KPR calon pembeli,’’ jelas Eddy. (agf/c22/sof)