Mimpi Punya Rumah Kian Jauh, Ketimpangan Hunian Jadi Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh

JawaPos.com-Di tengah langit kota yang terus dipenuhi deretan apartemen baru, jutaan keluarga Indonesia masih berjuang untuk memiliki rumah layak.

Data Kementerian PUPR menunjukkan, backlog kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta unit. Itu menandakan betapa lebar jarak antara kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan mereka untuk memiliki hunian.

Masalah ini bukan sekadar angka statistik. Itu mencerminkan ketimpangan sosial yang makin terasa, sebagian masyarakat tinggal nyaman di hunian vertikal berfasilitas lengkap. Sementara di sisi lain, banyak keluarga harus bertahan di rumah tak layak, tanpa sanitasi memadai, dan sering kali di lahan tidak resmi.

Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat membuat kebutuhan rumah baru meningkat 700–800 ribu unit setiap tahun. Namun pembangunan perumahan rakyat belum mampu mengejar laju permintaan itu. 

Akibatnya, backlog terus menumpuk, bahkan diprediksi bisa mencapai 15 juta unit pada 2025 jika tidak ada langkah signifikan. Kondisi ini paling terasa di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana harga lahan melonjak tajam. Di ibu kota, lebih dari 1,7 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak, menurut data BPS dan Pemprov DKI.

Di tengah situasi tersebut, inisiatif sosial seperti yang dijalankan Habitat for Humanity Indonesia (HFHI) menjadi semacam oase bahkan di tengah usianya yang kini menginjak 28 tahun.

Melalui berbagai program kolaboratif, HFHI berupaya menjembatani kesenjangan akses terhadap rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Gresik, HFHI mengembangkan program Home Equal 2025–2026, yang berfokus pada pembangunan rumah layak dan pelatihan hidup sehat bagi perempuan kepala keluarga serta penyandang disabilitas. 

Di Cilegon, program Echo Village 2025 bekerja sama dengan POSCO membangun rumah ramah lingkungan dan memberikan pelatihan ketangguhan bencana.

Sementara itu di Tangerang, HFHI membuka bursa kerja sektor konstruksi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa membangun rumah bukan sekadar menyediakan bangunan, tapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi keluarga.

“Kami percaya, rumah yang layak adalah fondasi kehidupan yang bermartabat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat yang terpinggirkan,” ujar Rene I. Widjaja, Chairman Board of Trustees Habitat for Humanity Indonesia melalui keterangannya.

Tak hanya bergerak di lapangan konstruksi, HFHI juga menggunakan seni dan olahraga sebagai alat membangun kesadaran publik. Melalui konser amal Songs for NTT dan Songs for Cianjur, serta ajang tahunan Habitat Charity Golf Tournament, organisasi ini berhasil menghimpun dukungan untuk pembangunan ratusan rumah dan penguatan komunitas di berbagai daerah terdampak bencana.

Tokoh-tokoh seperti Edwin Soeryadjaya, Hilmi Panigoro, Fofo Sariaatmadja, dan Jimmy Masrin, turut aktif dalam mendukung kegiatan kemanusiaan ini, mencerminkan bahwa solidaritas lintas sektor masih menjadi sumber energi penting bagi gerakan sosial di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, krisis hunian di Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan rumah kini kian menjadi privilege, bukan lagi hak dasar yang mudah dijangkau. Di sisi lain, inisiatif komunitas dan filantropi menjadi pengingat bahwa solusi tak selalu harus menunggu negara.

Model kerja seperti HFHI, yang memadukan pendekatan sosial, ekonomi, dan kemitraan swasta diyakini menawarkan harapan bahwa akses terhadap hunian layak bisa diperluas secara berkelanjutan. Namun tantangan terbesarnya tetap sama yakni menjadikan rumah sebagai hak universal, bukan kemewahan bagi segelintir orang.