Kepala Bakom Berganti 4 Kali dalam 2 Tahun, Pengamat: Tidak Dipilih Berdasarkan Kompetensi 

Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan dan Fadli Hartono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).

JawaPos.com - Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dari Muhammad Qodari ke Syahganda Nainggolan kembali menyoroti kompetensi pejabat yang mengisi posisi tersebut.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai, pergantian Kepala Bakom hingga empat kali dalam dua tahun menunjukkan posisi tersebut belum dipilih berdasarkan kompetensi, terutama di bidang komunikasi publik.

“Memang ironis, Prabowo hanya dalam dua tahun sudah mereshuffle empat kali kepala Bakom. Hal ini tidak akan terjadi bila kepala Bakom dipilih berdasarkan kompetensi, khususnya yang kompeten di bidang komunikasi,” kata Jamiluddin, Sabtu (3/10).

Namun begitu, ia menilai pergantian Qodari memang layak dilakukan karena Qodari dinilai tidak memiliki dasar yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Latar belakang pendidikan Qodari di bidang politik disebut membuat pendekatan yang digunakan dalam komunikasi pemerintah cenderung bernuansa politik.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menggeser fungsi komunikasi dari pertukaran informasi menjadi upaya memengaruhi, mengendalikan, memperoleh, atau mempertahankan kekuasaan.

“Qodari suka tidak suka tidak memiliki basic yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Karena itu, wajar saja komunikasi yang dilakukan Qodari jauh dari prinsip-prinsip komunikasi publik yang efisien dan efektif,” tuturnya.

Jamiluddin mengatakan, komunikasi yang terlalu menggunakan pendekatan politik berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan manipulasi. Pesan yang disampaikan kepada publik, kata dia, tidak lagi sepenuhnya objektif karena fakta dapat dipilah dan dibingkai untuk membangun citra tertentu.

Praktik tersebut juga dinilai berpotensi memicu krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Publik dapat menjadi skeptis terhadap informasi yang disampaikan apabila komunikasi dianggap memiliki motif politik tertentu.