Megawati Tegaskan PDIP sebagai Partai Penyeimbang, Bukan Oposisi dalam Sistem Presidensial

JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal yang menegaskan arah politik partainya sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Surat tersebut menjadi pedoman bagi seluruh kader PDIP dalam merespons perkembangan politik nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, membenarkan keberadaan surat yang diterbitkan langsung oleh Megawati.

"Benar Ibu Megawati yang langsung mengeluarkan surat internal ini per tanggal 1 Juli 2026," kata Yoseph kepada wartawan, Rabu (8/7).

Surat bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026 itu berjudul "Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan tentang Kedudukan PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia".

Baca Juga:Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai kategori ketatanegaraan sebagaimana lazim dalam sistem parlementer.

"Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulis Megawati.

Demokrasi membutuhkan keseimbangan kekuasaan

Presiden ke-5 RI itu menilai, demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan apabila terdapat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kewenangan yang menjauh dari kepentingan masyarakat.

"Demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat," tegasnya.

Megawati menekankan, PDIP memilih menjalankan peran sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi sebagaimana dikenal dalam sistem parlementer.