Alasan BEM Trisakti Pilih Geruduk DPR: Fungsi Pengawasan Tak Berjalan Optimal!

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti menjelaskan alasan di balik keputusan mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Sebab, lembaga legislatif dinilai belum menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara maksimal.

Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Trisakti, Muhammad Putra, menegaskan seharusnya DPR memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan. Namun, fungsi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Kenapa kami memilih di gedung DPR? Pertama, kami melihat bahwasanya DPR selaku legislatif dan juga pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik. Makanya kami menuntut di sini," kata Putra di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6).

Putra mencontohkan pembahasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Ia menilai, terdapat persoalan dalam mekanisme pengawasan anggaran yang seharusnya menjadi perhatian parlemen.

"Makanya kami menuntut di sini karena beberapa anggaran yang mempengaruhi ekonomi pada saat ini dipengaruhi oleh adanya rapat-rapat di DPR gitu," tegasnya.

Menurutnya, DPR perlu memperkuat fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar setiap program yang dijalankan dapat diawasi secara transparan dan akuntabel.

"Nah itu yang harus kita tuntut sekarang bagaimana seharusnya DPR selaku legislatif menjalankan pengawasan dengan baik, seperti itu," imbuhnya.

Aksi demonstrasi tersebut diikuti sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Selain BEM Universitas Trisakti, massa aksi juga berasal dari Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dalam aksi itu, mahasiswa mengusung tiga tuntutan utama, yakni pemulihan ekonomi dan politik, pemberantasan inkompetensi pejabat, serta pengembalian supremasi sipil.

Selain itu, mereka juga menyuarakan sejumlah aspirasi lain, seperti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), peningkatan ketersediaan BBM bersubsidi, penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).