Rico Marbun Nilai Film "Pesta Babi" Berpotensi Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

JawaPos.com - Pemutaran film Pesta Babi selama ini dinilai sebagai bentuk kritik sosial dari publik atas kondisi di Tanah Papua. Film itu memicu kontroversi karena mendapat reaksi dari aparat pemerintah.

Dengan kontroversi tersebut, pemutaran film Pesta Babi berpotensi menjadi instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua. Penilaian itu diungkap oleh pengamat politik Rico Marbun.

“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan," kata Rico Marbun pada Jumat (5/5).

"Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” sambung Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (MEDIAN) itu.

Menurut Rico, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Berbagai aktivitas pendukung film sering kali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.

Baca Juga:(Masih) Pesta Babi

“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ujar alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura itu.

Rico menilai narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” tegasnya.

Baca Juga:Megawati Menangis saat Menonton Film Pesta Babi: Itu Benar Adanya

Untuk itu, ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.