JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional Ayip Tayana tidak sependapat bila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap otoriter. Sebab, selama ini Prabowo masih terbuka terhadap kritik yang dilontarkan oleh publik.

 

Menurutnya, rezim otoriter sesungguhnya tidak akan menerima kritik sedikitpun. Meski begitu, Ayip menekankan perlunya membedakan kritik dan ujaran kebencian.

 

Ayip mengatakan, ujaran kebencian harus dimaknai secara proporsional. Sebab, hal itu bisa merusak tatanan demokrasi. Ujaran kebencian tidak boleh berlindung di bawah kebebasan berekspresi di ruang publik.

 

"Kalau kita lihat secara empiris sejauh ini, saya belum melihat cukup bukti kuat untuk menyebut pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemerintah yang otoriter. Tapi ada area abu-abu yang harus dijaga, dalam definisi kritik vs kebencian," kata Ayip, Sabtu (28/3). 

 

 

Baginya, pemerintahan Prabowo masih tergolong demokratis. Indikator yang menguatkan yakni diterimanya kritik publik, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan tidak ada pembatasan secara sistemik terhadap oposisi atau organisasi masyarakat sipil.

 

"Jadi kesimpulan saya, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini masih demokratis, dengan kecenderungan ingin menunjukkan ketegasan negara, tetapi tetap perlu pengawasan publik agar tidak bergeser ke arah yang lebih restriktif," jelasnya. 

 

Prabowo juga baru-baru ini telah mengintruksikan agar kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus segera dituntaskan. Hal ini menandakan ada upaya penegakan hukum secara proporsional. 

 

Meski demikian, publik tetap harus mengawal agar prosesnya tetap terbuka, serta hasilnya sesuai dengan keadilan dan hukum yang berlaku.

 

"Saya cenderung melihat ini sebagai satu arah yang benar, tetapi tetap perlu dikawal agar tidak berhenti di level retorika," tukas Ayip.