KPK OTT Dua Kepala Daerah dalam Sehari, DPR Imbau Tak Main-main dengan Jabatan

Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Rengkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah dalam satu hari menuai keprihatinan. Sebab, KPK menggelar OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1).

Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara, Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan amanah jabatan.

“Ini merupakan tamparan keras bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kami di Komisi II DPR RI sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jabatan jangan pernah dijadikan alat untuk memperkaya diri melalui fee proyek atau jual beli jabatan,” kata Toha kepada wartawan, Selasa (20/1).

Menurut Toha, dugaan suap dalam pengisian jabatan di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di daerah masih menghadapi persoalan serius terkait integritas.

Hal serupa juga terlihat dalam dugaan penyimpangan dana CSR di Kota Madiun. Ia menegaskan, semestinya dana CSR dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek merupakan penyakit lama yang harus segera diputus. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka birokrasi di bawahnya dipastikan tidak akan berjalan secara profesional,” tegas legislator PKB tersebut.

Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah.

Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa pengawasan tidak pernah lengah. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk melakukan korupsi,” pungkasnya.