Pimpinan Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah Tolak Kehadiran Atlet Israel Berlaga di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta, pada 19-25 Oktober 2025. Ia menekankan, pelaku genosida brutal terhadap warga Gaza, Palestina, tidak pantas diberi panggung dalam ajang olahraga internasional.

“Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan,” kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (8/10).

Sukamta menegaskan, pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali kebobolan dalam soal keikutsertaan Israel di ajang olahraga internasional.

Menurutnya, sejak awal kemerdekaan Indonesia telah konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel,” ujar Sukamta.

Ia melanjutkan, pada Asian Games 1962, Indonesia juga menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC). Meskipun sempat menimbulkan ketegangan internasional, langkah tersebut menegaskan prinsip anti-penjajahan Indonesia. 

Konsistensi itu, lanjut Sukamta, berulang di era modern ketika FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023 karena penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.

Sukamta menegaskan, dalam situasi genosida di Gaza, kehadiran atlet Israel di Indonesia akan mencederai moral bangsa. Ia menyoroti laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza yang mencatat hingga 1 Oktober 2025, sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak.

“Tindakan Israel melanggar berbagai hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma, dan Piagam PBB yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta melarang penghancuran massal terhadap penduduk sipil,” jelasnya.

Sukamta juga mengingatkan bahwa 7 Oktober 2025 menandai dua tahun agresi besar-besaran Israel di Jalur Gaza. Ia menilai dunia internasional harus segera bertindak nyata menghentikan genosida dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Dalam situasi seperti ini, tidak pantas Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sukamta mengimbau agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, baik terkait visa, simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus berada di atas pertimbangan teknis penyelenggaraan acara.

“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional,” tuturnya.

Baca Juga: MUI Tegas Minta Pemerintah Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia

Sukamta menekankan, ketegasan pemerintah dalam menolak Israel akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.