JawaPos.com - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10), berujung saling klaim kemenangan. Hal itu memunculkan dualisme kepemimpinan di internal partai berlambang Ka'bah, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Sejumlah politikus senior partai berinisiatif membentuk Tim Penyelamat PPP, sebagai respons atas dualisme kepemimpinan yang kembali mencoreng citra partai politik berlambang Ka’bah tersebut. 

Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha menyatakan pihaknya telah menghubungi sejumlah senior partai untuk membentuk Tim Penyelamat PPP. Ia menegaskan, Tim Penyelamat PPP akan diisi oleh mereka yang tidak tergabung dalam dua kubu.

"Saya merasa perlu adanya tim penyelamat partai untuk menyelesaikan konflik ini, yang terdiri atas para senior PPP yang tidak terlibat dari kedua kubu tersebut," kata Syaifullah Tamliha dihubungi JawaPos.com di Jakarta, Selasa (30/9).

Ia memastikan, Tim Penyelamat PPP diharapkan akan membawa kesejukan dan jalan penengah atas polemik dualisme kepemimpinan dari partai berlambang Ka'bah. Sebab, ia khawatir dari kedua kubu tersebut jika dimenangkan tidak akan mendapat simpati rakyat.

"Kubu manapun yang dimenangkan, PPP tetap tidak mendapat simpati rakyat, terutama yang milenial atau gen Z. Kisruh saling adu fisik pada pemilu 2029 yang akan datang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk diviralkan kembali menjadikan PPP tidak diminati lagi oleh pemilihnya," cetusnya.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP ini mengapresiasi sikap pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang tidak akan mengesahkan dua kubu tersebut.

"Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang disampaikan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra untuk tidak mengesahkan SK bagi kedua kubu tersebut. Sikap pemerintah tersebut sudah dalam rel yang benar untuk tidak memihak di era demokrasi saat ini, yaitu mesti netral dan tidak memihak," tegasnya.

Lebih jauh, Tamliha menyebut terdapat tiga opsi untuk menyelamatkan PPP dari kecerobohan dua kubu tersebut. Ia menuturkan, menggelar Muktamar Luar Biasa, Islah atau mengganti lambang dan nama partai, sebagaimana telah dilakukan PDI menjadi PDI Perjuangan.

"Opsi islah mungkin perlu dikesampingkan, sebab kedua kubu adalah biang keruk pecahnya partai," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pad Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.