Dihadapan Prabowo, Puan Singgung Bendera One Piece saat Sidang Tahunan MPR: Aspirasi Keresahan Rakyat Harus Didengar

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung fenomena kreatif rakyat dalam menyampaikan berbagai kritik, termasuk simbol bendera One Piece, yang tengah ramai jadi perbincangan. Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR RI 2025.

Puan menegaskan, aspirasi dan keresahan rakyat harus mendapatkan ruang yang luas dalam demokrasi.

“Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik,” kata Puan di hadapan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para pimpinan lembaga negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menilai, kemajuan teknologi dan media sosial telah membuka saluran baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat. 

“Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik,” ujar Puan.

Menurutnya, ungkapan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kalimat singkat seperti kabur aja dulu, sindiran Indonesia gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece. 

“Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” tegas Puan.

Karena itu, Puan mengingatkan para pemegang kekuasaan untuk tidak menyepelekan simbol atau ungkapan tersebut.

“Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan,” urainya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak menjadi pemicu perpecahan. Menurutnya, kritik dapat berfungsi dalam memperkuat demokrasi. 

“Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan, akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan,” pungkasnya.