Ketua Banggar DPR Dorong Pemerintah Lakukan Negosiasi Multilateral Hadapi Tarif Impor AS 32 Persen

JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. Sebab, AS memberikan tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025.

“Saya membaca di berbagai media massa bahwa Presiden Trump mengirim surat kepada Presiden Prabowo yang isinya menanggapi upaya lobi pemerintah Indonesia atas pengenaan tarif perdagangan," kata Said kepada wartawan, Kamis (10/7).

Ia menyoroti ketimpangan tarif tersebut dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang hanya dikenakan 24 persen, serta Thailand yang lebih tinggi yaitu 36 persen.

Menurut Said, alasan yang digunakan pemerintahan Trump dalam menjatuhkan tarif kepada Indonesia adalah karena tidak adanya perusahaan Indonesia yang melakukan aktivitas manufaktur di AS. Namun, AS masih membuka ruang negosiasi hingga tenggat waktu tarif diberlakukan. 

“Ini kesempatan terakhir kita. Pemerintah harus menempuh jalur diplomasi dagang secara maksimal,” tegasnya.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah membawa tawaran konkret dalam proses negosiasi ulang, termasuk potensi pendirian pabrik atau fasilitas manufaktur Indonesia di wilayah AS, serta strategi menurunkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia. 

“Seperti tercatat dalam data BPS, neraca dagang kita dengan AS mengalami surplus sebesar 6,42 miliar dolar AS atau sekitar Rp 104,9 triliun. Ini bisa jadi bahan perundingan,” ujar Said.

Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya mencari pasar alternatif jika negosiasi dengan AS tidak membuahkan hasil. Menurutnya, kawasan BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika menjadi opsi strategis untuk menampung produk-produk ekspor Indonesia yang terdampak tarif. Produk unggulan seperti tekstil, pakaian jadi, alat kaki, peralatan listrik, produk karet, ikan, udang, hingga kakao harus segera dipetakan ulang pasarnya.

Said juga menyerukan agar pemerintah segera menggalang kekuatan multilateral, terutama melalui lembaga seperti World Trade Organization (WTO) dan G20 (minus AS), sebagai respons terhadap gelombang proteksionisme yang diusung pemerintahan Trump. 

“AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutu dekatnya. Ini momen tepat bagi Indonesia untuk menggalang solidaritas global dalam memperkuat WTO dan sistem perdagangan dunia yang adil,” paparnya.

Menurutnya, perundingan multilateral dapat menghasilkan kesepakatan baru antarnegara untuk membuka pasar yang tertutup akibat kebijakan sepihak AS. 

“Jika kita bisa membentuk blok perdagangan baru yang saling membuka akses pasar, maka dampak dari tarif AS bisa diminimalisir. Dunia tidak boleh dikuasai oleh satu negara dengan kebijakan sepihak,” tegas Said.

Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya penguatan ketahanan dalam negeri, khususnya di sektor pangan, energi, dan moneter, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor dan tekanan eksternal. 

“Kita harus mulai meluaskan sistem pembayaran internasional yang tidak hanya bergantung pada Dolar AS. Ketahanan pangan dan energi juga harus jadi prioritas agar kita lebih mandiri menghadapi dinamika global,” pungkasnya.