Tak Ingin Insiden Kapal Tenggelam di Selat Bali Terus Terulang, Komisi V DPR Desak Audit Menyeluruh Sistem Keselamatan Pelayaran

JawaPos.com - Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menuai perhatian publik. Kapal tersebut membawa 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan, insiden itu mengakibatkan enam orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 30 lainnya masih dalam pencarian. 

Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pelayaran dan keselamatan penumpang. Mengingat insiden tersebut merupakan yang ketiga dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

“Tentunya kami sangat berduka atas insiden kapal tenggelam ini, dan kami mengucapkan belangsukawa kepada para korban dan keluarganya,” kata Irine kepada wartawan, Minggu (6/7).

Irene menekankan, proses evakuasi dapat dilakukan secara optimal agar semua korban segera ditemukan. Ia juga menyoroti bahwa insiden kapal tenggelam di Selat Bali telah terjadi berulang kali dalam waktu yang berdekatan.

“Ini bukan sekedar insiden tunggal, tetapi sinyal sistemik dari buruknya manajemen keselamatan pelayaran kita. Dalam 11 hari, tiga kecelakaan kapal terjadi di lintasan yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, ada yang sangat keliru dalam sistem pelayaran saat ini. Rentetan kecelakaan dalam dua pekan terakhir mencakup kandasnya KMP Gerbang Samudra 2 pada 22 Juni 2025 dan KMP Agung Samudra 9 sehari setelahnya di perairan yang sama. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pun memperparah catatan keselamatan pelayaran di jalur vital Jawa-Bali.

“Tiga kecelakaan beruntun di jalur vital penyeberangan Jawa-Bali ini harus menjadi peringatan keras betapa pentingnya pembenahan sistem keselamatan pelayaran kita,” tegas Irine.

Sejumlah kecelakaan laut di Selat Bali, sebelumnya juga mencoreng catatan keselamatan, seperti kebakaran KRI Klewang-625 pada 2012, tenggelamnya KMP Rafelia 2 pada 2016 akibat kelebihan muatan, serta tragedi KMP Yunicee pada 2021 yang terseret arus dan tenggelam.

Irine menambahkan, ketidaktepatan data manifest menjadi persoalan serius yang perlu dievaluasi. “Saat sistem manifest penumpang dan muatan tidak akurat, operator bisa saja mengabaikan batas muatan aman, dan pada titik tertentu itu memicu bencana,” tuturnya.

Ia juga menyoroti jeda waktu yang sangat singkat antara laporan darurat dan tenggelamnya kapal. KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam hanya 25 menit setelah lepas jangkar pada pukul 22.56 WIB. Distress dilaporkan pukul 23.20 WIB dan kapal tenggelam pada 23.35 WIB.

Selain faktor teknis, Irine meminta evaluasi terhadap aspek cuaca dan arus laut yang ekstrem di Selat Bali, terutama pada malam hari. 

“Saat operator kapal diizinkan berlayar tanpa sistem peringatan dini yang solid dan data meteorologi yang akurat, kita sedang bermain dengan nyawa manusia,” ungkapnya.

Karena itu, Irine mendesak Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis menyeluruh terhadap armada penyeberangan di Selat Bali. Termasuk inspeksi standar keselamatan, pelatihan kru, dan penegakan ketat terhadap SOP keberangkatan.

“Tidak cukup hanya respons tanggap darurat. Negara harus hadir lebih awal dalam bentuk pengawasan, peringatan, dan pencegahan,” pungkasnya.